PARIMO, parimoaktual.com – Polemik pembangunan musala di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Parimo, Sakti Lasimpala, menegaskan bahwa seluruh proses pekerjaan telah dilakukan sesuai perencanaan teknis.
Sakti menjelaskan, sejak awal pembangunan musala tersebut dirancang menggunakan konsep bangunan tumbuh, sehingga pengerjaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Kalau dilihat sepintas memang orang bisa ragu antara percaya atau tidak dengan nilainya. Tapi secara teknis semuanya sudah dihitung sesuai perencanaan,” ujar Sakti saat ditemui usai pelantikan PPPK dan pejabat tinggi pratama , Jum’at, (31/01/2026).
Ia menegaskan, Inspektorat menyetujui pembayaran pekerjaan melalui mekanisme Provisional Hand Over (PHO) karena secara teknis pekerjaan dinilai telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Saya menyetujui PHO dibayar karena secara teknis sudah memenuhi. Tidak ada celah bahwa pekerjaan itu kemahalan atau tidak sesuai,” tegasnya.
Untuk memastikan akuntabilitas anggaran, Sakti menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan melakukan pemeriksaan pada Februari mendatang guna menguji kesesuaian perhitungan biaya pembangunan.
“Nanti BPK yang akan membuktikan apakah perhitungannya sesuai atau melampaui. Perlu juga diketahui, dari total anggaran Rp200 juta itu sudah termasuk potongan pajak,” jelasnya.
Sakti juga mengungkapkan, pihaknya telah meminta penjelasan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dari hasil penjelasan tersebut, perhitungan pekerjaan dipastikan telah sesuai dengan rencana teknis yang disepakati.
“PPK sudah menjelaskan bahwa semua dihitung sesuai perencanaan. Karena itu saya menyimpulkan tidak ada masalah,” ungkapnya.
Ia menilai, munculnya keraguan di tengah masyarakat merupakan hal wajar karena bangunan musala belum sepenuhnya rampung secara fisik.
“Biasanya orang melihat bangunan yang belum selesai lalu langsung berasumsi anggarannya tidak sesuai,” ujarnya.
Sakti menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama pembangunan musala dilakukan secara bertahap, mengingat Inspektorat bukan organisasi perangkat daerah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur.
“Anggaran Inspektorat terbatas, sehingga sejak awal kami memilih konsep bangunan tumbuh,” katanya.
Ia berharap pada tahun anggaran berjalan tersedia tambahan dana agar pembangunan musala dapat dilanjutkan hingga selesai dan dapat dimanfaatkan oleh pegawai maupun masyarakat.
“Mudah-mudahan tahun ini ada anggaran lanjutan supaya musala ini bisa diselesaikan dan digunakan,” pungkasnya. (**/long)
