PARIGI, parimoaktual.com – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Parigi Moutong (Parimo) menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Anggota DPRD Parimo, Yolanda Mambu, membacakan langsung pandangan umum tersebut dalam rapat Paripurna Masa Sidang III di Gedung DPRD Parimo.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Perindo menyoroti tajam ketidaksesuaian target dan peruntukan anggaran pada sejumlah sektor belanja daerah.
“Secara umum, Fraksi Perindo menilai struktur belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS ini belum optimal,” ujar Yolanda Mambu saat membacakan pandangan fraksinya. Senin (13/7/2026).
Yolanda memaparkan, salah satu poin krusial yang menjadi dasar penilaian fraksinya adalah target belanja operasi yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Angka tersebut dinilai terlampau besar sehingga memerlukan efisiensi yang ketat.
Fraksi Perindo mendesak pemerintah daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak. Menurut Yolanda, alokasi tersebut sebaiknya dialihkan untuk program yang menyentuh masyarakat langsung.
“Kami meminta anggaran tersebut dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM,” tegasnya.
Sebaliknya, Fraksi Perindo justru menyayangkan minimnya proyeksi belanja modal yang hanya dianggarkan sebesar Rp24 miliar lebih. Padahal, belanja modal merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Atas dasar itu, mereka mendesak pemda untuk menambah porsi anggaran tersebut.
Selain sektor belanja, Fraksi Perindo juga memberikan catatan merah terhadap komposisi pendapatan daerah. Mereka menyoroti ketergantungan fiskal daerah yang masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.
Saat ini, pendapatan daerah masih ditopang oleh dana transfer pusat sebesar Rp1,2 triliun lebih. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parimo diproyeksikan hanya sebesar Rp189 miliar lebih.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah kita masih sangat rendah,” kata Yolanda.
Untuk mengatasi masalah klasik ini, Fraksi Perindo mendesak pemerintah daerah segera menyusun peta jalan (roadmap) peningkatan PAD yang konkret.
Langkah nyata yang diusulkan antara lain melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), digitalisasi sistem perpajakan, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Tidak hanya mengoreksi postur anggaran, Fraksi Perindo juga memanfaatkan momentum sidang paripurna ini untuk menyuarakan berbagai keluhan dan aspirasi langsung dari masyarakat di tingkat bawah.
Sejumlah infrastruktur mendesak yang mereka dorong untuk segera diperbaiki pemerintah daerah meliputi: Pengerasan jalan kantong produksi menuju SMPN 3 Bolano. Rehabilitasi pagar Puskesmas Ongka Malino. Perbaikan jembatan penghubung antara Desa Gurinda dan Desa Ogobayas yang kondisinya memprihatinkan.
Di akhir pandangan umumnya, Yolanda menyatakan bahwa Fraksi Perindo pada dasarnya menyetujui rancangan regulasi anggaran tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, namun dengan catatan penting yang wajib diakomodasi.
“Berdasarkan analisis mendalam, Fraksi Perindo menyatakan menerima rancangan KUA-PPAS ini. Namun dengan ketentuan bahwa segala catatan dan masukan yang kami sampaikan wajib dibahas bersama pada tahapan selanjutnya,” pungkas Yolanda.
