PALU, parimoaktual.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meneken kerja sama strategis dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah guna memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Parimo, H. Erwin Burase, bersama Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto.
Bupati Erwin menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar MoU, tetapi komitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,” tegasnya. di Kantor BPKP Sulteng, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, sinergi dengan BPKP diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, menyambut baik langkah Pemkab Parimo dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah.
Ia menilai, luasnya wilayah Parimo dengan jumlah kecamatan dan desa yang besar membutuhkan sistem pengelolaan yang kuat dan terintegrasi.
“Di era keterbukaan informasi, akuntabilitas menjadi keharusan. Kesalahan kecil saja bisa langsung menjadi perhatian publik,” ujarnya.
Agus menegaskan, BPKP tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola berjalan dengan baik.
“Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengawal. Inspektorat harus menjadi ‘tangan kanan’ kepala daerah dalam menjaga akuntabilitas,” jelasnya.
Ia juga memastikan BPKP membuka ruang konsultasi bagi jajaran Pemkab Parimo terkait pengelolaan keuangan dan manajemen risiko, baik secara formal maupun informal.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemda Parimo, di antaranya Inspektur Inspektorat, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Plt Kadis PUPRP, Plt Kadis Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Kerja Sama, serta perwakilan OPD terkait. (***)
