PARIMO, parimoaktual.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, mengatakan penyusunan RPJMD ini dilakukan sembari menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Dokumen RPJMD akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, di mana Parimo diarahkan menjadi daerah berbasis industrialisasi pertanian,” ujarnya di Parigi, Rabu, 7 Mei 2025.
Irwan menambahkan, selain mengacu pada RPJPD, arah pembangunan juga akan diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Sesuai ketentuan, penyusunan RPJMD wajib dirampungkan dan ditetapkan melalui peraturan daerah maksimal enam bulan setelah pelantikan.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan dalam proses ini adalah adanya dinamika baru di sektor pertambangan, khususnya aktivitas tambang emas yang mulai marak dan berdampak pada wilayah pertanian.
“Kita perlu menyelaraskan rencana pembangunan, agar antara pertambangan dan sektor-sektor lain seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta kelautan bisa berjalan berdampingan,” jelas Irwan.
Sinkronisasi tersebut, menurutnya, penting agar tidak terjadi gesekan antar sektor. Ia menekankan pentingnya pengaturan zonasi dan pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga semua sektor bisa saling mendukung dan memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tanpa PAD yang kuat, pembangunan daerah akan sulit. Kita harus mencontoh daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah yang telah lebih dulu berkembang,” tambahnya.
Irwan juga menyoroti ketahanan sektor pertanian yang terbukti kuat saat pandemi COVID-19 pada 2020. Namun, kontribusinya terhadap PAD dinilai masih kalah dibandingkan sektor tambang.
Oleh karena itu, ia tidak menutup kemungkinan bahwa arah pembangunan ke depan akan memberi ruang lebih besar bagi sektor pertambangan, dengan tetap mempertimbangkan evaluasi dan penyesuaian terhadap RTRW.
Mengenai alokasi anggaran untuk mendukung industrialisasi pertanian, Irwan mengakui masih terdapat tantangan, terutama karena keterbatasan fiskal dan dana yang telah dialokasikan untuk sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kendati demikian, kami memastikan bahwa porsi anggaran untuk pengembangan sektor pertanian akan ditingkatkan,” pungkasnya. (abt)
