Pemprov Sulteng Salurkan Puluhan Miliar Bagi 13 Kabupaten/Kota Tangani Kemiskinan Ekstrem

oleh
oleh
Gubernur Rusdy Mastura, didampingi Kepala Bappeda Sulteng Sandra Tobondo, saat menghadiri rapat koordinasi regional upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk wilayah regional IV di ruang Heritage, Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (08/08/2024). (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

JAKARTA, parimoaktual.com Saat menghadiri rapat koordinasi regional upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk wilayah regional IV di ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Gubernur H. Rusdy menyampaikan, bahwa Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terdiri dari 12 kabupaten dan satu kota dengan luas wilayah 61.841,29 km².

Sedangkan luas perairan laut Provinsi Sulteng 77.295 km², dengan panjang garis pantai 6.653,31 km.

Jumlah penduduk Provinsi Sulteng, kata dia, pada 2023, sebanyak 3.086.750 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Palu.

“Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah melaksanakan sejumlah program inovasi, di antaranya program Gercep Gaskan Berdaya,” ujar Rusdy Mastura dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy, yang turut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga terkait, Kamis (08/08/2024).

Program tersebut, kata dia, merupakan upaya Pemprov Sulteng untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui prinsip pemberdayaan.

Di mana, bantuan keuangan dialokasikan kepada 13 kabupaten/kota se-Sulteng, dengan alokasi anggaran kurang lebih Rp39 miliar. Sasaran programnya mengutamakan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Desil I atau Kelompok RTM Desil I.

Namun, ia menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat menyiapkan kebijakan, agar daerah kepulauan memiliki gudang bulog dan subsidi transportasi/angkutan barang serta membuka sekolah vokasi perikanan serta menyediakan sarana-prasarana perikanan.

Ia juga berharap, agar pemerintah pusat memberikan dukungannya terkait kebijakan pembiayaan khusus bagi kabupaten yang memiliki Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Selain itu, pemerintah pusat diharapkan dapat membangun konektivitas untuk menghubungkan antar wilayah di Sulteng dan mempercepat pemberian hak akses regsosek.

“Kami juga berharap, agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungannya dalam sector pertanian. Sebab mayoritas penduduk miskin di Sulteng bekerja di sektor pertanian. Kami juga berharap, pemerintah pusat dapat membuka dan memperluas pasar dalam rangka kerja sama antar wilayah. Sehingga UMKM bisa naik kelas dan menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya.

Sumber : Humas Pemprov Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *