PARIMO, parimoaktual.com – Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, menegaskan pentingnya penentuan program prioritas di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.
Menurut Erwin, rapat kerja ini telah direncanakan sejak awal dirinya dilantik sebagai bupati dan akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Parimo dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), stakeholder, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
“Rapat kerja ini menjadi wadah menyerap langsung aspirasi pemerintah desa dan masyarakat sekaligus menyinkronkan kebutuhan lapangan dengan hasil Musrenbang dan reses DPRD,” ujarnya. saat menghadiri rapat kerja pemda bersama pemerintah kecamatan dan desa di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan serupa sebelumnya juga telah digelar di Kecamatan Taopa dan Moutong sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memetakan persoalan prioritas di setiap wilayah.
Dalam kesempatan itu, Erwin mengakui kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak hingga ke tingkat desa.
“Sekarang sudah tidak seperti dulu. APBD mengalami efisiensi, begitu juga dana desa. Bahkan informasinya tahun depan masih akan ada efisiensi lagi,” katanya.
Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran pemerintah tetap optimistis dan mampu menyusun perencanaan yang tepat sasaran agar program prioritas masyarakat tetap dapat dijalankan.
Menurutnya, kebijakan efisiensi merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat yang nantinya akan dikembalikan ke daerah melalui berbagai program nasional sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.
Namun, pemda menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan pembangunan fisik karena keterbatasan anggaran, termasuk tingginya beban belanja pegawai.
“Daerah sekarang kesulitan melaksanakan kegiatan fisik, apalagi juga dibebankan dengan pembayaran gaji PPPK,” ungkapnya.
Erwin menegaskan, penggunaan anggaran yang terbatas harus difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar seperti perbaikan jembatan rusak, normalisasi sungai, penanganan abrasi pantai, hingga peningkatan jalan.
“Kalau melihat kondisi anggaran saat ini, hampir dipastikan kita tidak bisa membangun secara maksimal lagi,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Pemda juga harus menyiapkan pembiayaan sejumlah program prioritas daerah, seperti ambulans gratis, pengantaran jenazah gratis, seragam sekolah gratis, hingga bantuan gas LPG gratis bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran BPJS Kesehatan yang setiap tahun mencapai lebih dari Rp21 miliar untuk mendukung program BERANI Sehat.
“Ini bagian dari komitmen kami agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya saat berobat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Bupati turut menyinggung rendahnya realisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di Parimo. Dari target 170 desa, baru 29 desa yang telah merealisasikan program tersebut.
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan di desa untuk pembangunan koperasi, karena sebagian desa belum memiliki aset seluas 1.000 meter persegi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama, karena pemerintah pusat bukan hanya menyiapkan bangunan, tetapi juga bantuan kendaraan operasional,” ujarnya.
Erwin optimistis, melalui rapat kerja yang rutin dilakukan bersama lintas OPD dan pemerintah desa, berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bertahap sesuai kewenangan masing-masing.
“Apa yang menjadi kewenangan kabupaten akan segera ditindaklanjuti, sedangkan yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat akan terus kami usulkan,” pungkasnya.
