PARIMO – parimoaktual.com – Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, melaksanakan rapat koordinasi daerah (Rakorda) tentang pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Kegiatan yang bertema Mencacat Untuk Membangun Negeri tersebut, berlangsung di hotel Ludya Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, Kamis (22/9/2022).
Ketua Panitia Elvhira Rosiana Tirayo dalam sambutanya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi eksternal dan internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek di Parimo.
Ini juga disampaikan, guna menyebarluaskan pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsostek kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Camat dan Kepala Desa, dan juga kepada seluruh aparat TNI dan Polri di wilayah NKRI.
Dalam hal pendataan di barak militer, suku terasing daerah terpencil, apartemen yang susah di tembus, serta mendorong keikutsertaan masyarakat umum untuk menyampaikan informasi yang akurat dalam kegiatan awal Regsosek.
Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Tengah, diwakili oleh Satistik Ahli Madya BPS Provinsi Sulteng, sekaligus koordinator wilayah Parimo dalam registrasi sosial Ir. Yaslin Hendrita Tansala, M.Si mengatakan bahwa, pendataan Regsosek ini adalah, implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo terkait perbaikan data menyusun registrasi sosial ekonomi.
Sehingga, pihak BPS langsung bergerak dengan melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Program ini akan menyasar 100 persen penduduk Indonesia untuk dilakukan registrasi pendataan,” ujarnya.
Dia mengatakan, urgensi pelaksanaan program ini karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup semua penduduk, untuk penentuan target program pembangunan, dan belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu pemutakhiran.
“Sebab, data target program masih sangat sektoral,” jelasnya.
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah, untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi nantinya.
“Akan ada 715 petugas BPS yang akan turun melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu pula, Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai mengatakan, bahwa Regsosek merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang konsepnya telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2022.
“Regsosek ini merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam,” kata Badrun.
Menurut dia, data Regsosek ini nantinya akan mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan inklusi keuangan dan program lain untuk mendorong potensi pembangunan di pusat dan daerah.
Dia menegaskan, dalam rangka pelaksanaan pendataan kependudukan, tentunya OPD terkait seperti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus berperan aktif pada kegiatan ini.
“Kata kunci suksesnya pendataan ini adalah Dukcapil. Sebab, semua data kependudukan ada pada database mereka, tolong pendataan ini dikawal dalam rangka mendukung program pemerintah pusat yaitu, Satu Data Indonesia,” tegasnya. (*/dany)
