PARIMO, parimoaktual.com – Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, memerintahkan pengaktifan kembali Satuan Tugas (Satgas) Pertambangan untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal yang kian marak di sejumlah wilayah.
Instruksi itu disampaikan usai rapat koordinasi Satgas Pertambangan tingkat kabupaten, sebagai langkah konkret pemerintah daerah merespons maraknya praktik pertambangan tanpa izin.
Dalam waktu dekat, penertiban akan difokuskan di wilayah Kayuboko dan Air Panas yang dinilai rawan aktivitas tambang ilegal dan berpotensi merusak lingkungan.
“Kita tidak bisa membiarkan aktivitas tambang ilegal terus berlangsung tanpa pengawasan. Satgas harus segera bergerak,” tegas Erwin. Selasa (5/5/2026),
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
Saat ini, kata dia, draf Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri.
“Jika Perda IPR sudah ditetapkan, masyarakat akan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menambang secara legal dan terukur,” jelasnya.
Dalam rapat bersama unsur Forkopimda, pemda juga menyepakati sejumlah persyaratan teknis bagi calon pengelola IPR.
Salah satunya, setiap lokasi tambang wajib menyediakan lahan minimal satu hektare untuk pengelolaan material dan limbah.
Erwin menegaskan, perlindungan sumber air masyarakat menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan.
“Limbah tambang tidak boleh dibuang ke sungai. Pengelola wajib menyiapkan sistem pengolahan limbah. Jika tidak, izin tidak akan diberikan,” tegasnya.
Terkait jadwal penertiban, ia menyebut akan disesuaikan dengan agenda pemerintah daerah dalam waktu dekat. Namun, ia memastikan akan turun langsung memantau proses tersebut.
“Yang kita jaga bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga lingkungan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” pungkasnya. (***)
