PARIMO, parimoaktual.com — Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Drs. Alfres Tonggiroh, menegaskan komitmennya membela petani saat reses di Desa Beraban, Kecamatan Balinggi.
Dalam pertemuan itu, ia langsung menyoroti krisis durian montong yang dikeluhkan warga. Petani melaporkan hasil panen anjlok drastis akibat serangan penyakit “Bangkalan”, dari sekitar 10 ton menjadi hanya 1 ton atau turun hingga 90 persen.
“Kami menerima laporan penurunan produksi durian montong hingga 90 persen akibat penyakit ‘Bangkalan’. Dinas Pertanian harus segera turun meneliti dan memberi solusi,” tegas Alfres. Saat reses di Desa Beraban, Rabu (22/04/2026) malam.
Ia menilai kondisi ini mendesak karena durian montong merupakan penopang ekonomi masyarakat, bahkan telah menembus pasar ekspor.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak membiarkan petani berjuang sendiri tanpa pendampingan teknis.
Selain sektor pertanian, Alfres juga menyinggung kondisi anggaran daerah. Ia mengungkapkan Pemda Parimo tengah melakukan efisiensi sekitar Rp200 miliar akibat tekanan ekonomi global dan beban belanja pegawai P3K.
Meski begitu, ia memastikan program prioritas tetap berjalan.
Salah satu yang dikawal adalah perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) di Dusun 2 Beraban.
Kerusakan irigasi selama ini memicu banjir yang merendam permukiman warga hingga area Pura.
“Untuk irigasi dan penanganan banjir di Beraban, itu prioritas dan tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah desa segera memasukkan proposal teknis lengkap dengan titik koordinat agar rencana perpanjangan saluran sepanjang 550 meter bisa diproses dalam sistem perencanaan daerah.
Terkait bantuan material untuk Pura Puncaksari, Alfres menyatakan siap mengakomodasi melalui dana Pokok Pikiran (Pokir), dengan syarat administrasi lengkap.
“Harus ada legalitas lahan dan titik koordinat yang jelas agar tidak menimbulkan masalah hukum,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Alfres menegaskan penolakannya terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Balinggi dan Torue.
Ia menilai kawasan tersebut sebagai lumbung pangan yang harus dilindungi.
“Balinggi adalah lumbung pangan. Kami menolak izin tambang dan fokus pada penguatan pertanian serta pembukaan akses ekonomi seperti jalan Sigi–Saosu,” pungkasnya.
Sumber : Humas Setwan Parimo
