PARIMO, parimoaktual.com – Pengakuan Plt Kepala Puskesmas Moutong, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), yang terpaksa meminjam dana hingga ke pihak tambang ilegal untuk membiayai rujukan pasien menuai sorotan keras dari berbagai kalangan.
Tokoh pemuda Parimo, Moh Irhan, menilai kondisi tersebut sebagai gambaran serius lemahnya jaminan pelayanan dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah, terutama dalam sektor kesehatan.
“Ironis. Di satu sisi masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat, tetapi di sisi lain fasilitas kesehatan justru harus berutang demi menyelamatkan nyawa pasien. Ini menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya dalam pelayanan dasar,” ujar Irhan, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak seharusnya terhambat hanya karena persoalan administratif, termasuk keterlambatan pencairan anggaran operasional.
Ia menegaskan, kondisi yang dialami Puskesmas Moutong menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah yang perlu segera dievaluasi.
“Tidak boleh ada pelayanan publik yang bergantung pada pinjaman, apalagi jika sumber dananya berasal dari pihak yang tidak sah. Ini mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan sekaligus pengawasan anggaran,” tegasnya.
Irhan juga menyoroti praktik peminjaman dana dari aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan etika pemerintahan.
Menurut dia, ketergantungan fasilitas negara terhadap dana dari aktivitas ilegal dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pelayanan publik.
“Kalau fasilitas negara mulai bergantung pada dana dari aktivitas ilegal, ini sangat berbahaya. Secara tidak langsung bisa memberi ruang legitimasi bagi tambang ilegal untuk terus beroperasi,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat dihadapkan pada situasi sulit antara kebutuhan penyelamatan nyawa dan persoalan legalitas sumber pembiayaan.
“Rakyat tidak boleh dipaksa memilih antara keselamatan dan kepatuhan hukum. Dua-duanya wajib dipenuhi negara secara bersamaan,” ujarnya.
Karena itu, Irhan mendesak Pemda segera menyiapkan mekanisme pembiayaan darurat yang resmi bagi seluruh fasilitas kesehatan, terutama untuk kebutuhan rujukan pasien dalam kondisi mendesak.
“Ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Harus ada skema dana talangan yang legal, cepat, dan jelas agar tenaga kesehatan tidak terus bekerja dalam tekanan,” pungkasnya. (**/long)
