PARIGI, parimoaktual.com – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Yushar, meminta pemerintah daerah segera mempermudah akses masyarakat, khususnya nelayan, dalam pengurusan barcode bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Permintaan itu disampaikan Yushar saat rapat paripurna DPRD dengan agenda penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran tahun 2025.
Menurut Yushar, aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi saat ini justru menyulitkan nelayan kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk melaut setiap hari.
“Khusus nelayan, saat ini yang menggunakan mesin kecil 5 PK saja sudah diwajibkan memiliki barcode untuk mendapatkan BBM subsidi,” ujar Yushar dalam forum rapat. Jumat, (7/3/2026).
Politisi yang akrab disapa Ago itu menilai, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan karena sebagian dari mereka memilih tidak melaut selama beberapa hari akibat kesulitan memenuhi persyaratan administrasi.
Ia mengungkapkan, banyak nelayan mengeluhkan rumitnya proses pengurusan barcode di dinas terkait, meski dokumen pendukung sebenarnya sudah dapat dipenuhi di tingkat desa maupun kelurahan.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai proses administrasi justru menghambat masyarakat yang membutuhkan BBM untuk bekerja,” tegasnya.
Yushar menambahkan, sulitnya pengurusan barcode juga memaksa nelayan membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi, sehingga biaya operasional melaut ikut meningkat.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Parimo, terutama di wilayah pesisir yang sebagian besar warganya bergantung pada sektor perikanan.
“Saya berharap dinas terkait segera memberi kemudahan, terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor pelayanan,” pungkasnya. (galih)
