PARIMO, parimoaktual.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya meningkatkan produksi komoditas jagung sekaligus mendorong hilirisasi guna memperkuat ekonomi masyarakat petani.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Parimo, Erwin Burase, saat menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Jagung, Jaksa Mandiri Pangan dan Desa Mandiri Pangan hasil kolaborasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Parimo di Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi Barat.
“Kolaborasi ini menjadi energi positif dalam memperkuat komitmen membangun sektor pertanian,” ujar Bupati Erwin Burase, Rabu (12/02/2026).
Ia menjelaskan, Parimo saat ini tercatat sebagai daerah dengan produksi jagung terbesar di Sulawesi Tengah.
Pada tahun 2025, produksi jagung Parimo mencapai lebih dari 45.200 ton. Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti dengan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan produksi.
Bupati menilai, potensi lahan produktif yang tersebar hampir di seluruh wilayah Parimo masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan.
Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, pemerintah daerah optimistis produksi jagung akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Selain peningkatan produksi, Pemkab Parimo juga menyiapkan program hilirisasi komoditas jagung. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi produksi sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani.
“Ke depan bukan hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi kita dorong menjadi produk olahan seperti tepung dan lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh rencana tersebut akan disusun secara matang, termasuk memastikan ketersediaan pasar dan stabilitas harga hasil pertanian.
Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam waktu dekat, Pemkab Parimo akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), guna memperkuat tata kelola produksi dan distribusi jagung.
Bahkan, pemerintah daerah berencana mengaktifkan kembali Perusahaan Daerah (Perusda) untuk memaksimalkan penyerapan dan penjualan hasil produksi petani sesuai harga pasar.
“Dengan skema ini tidak ada tumpang tindih kepentingan dan persaingan harga. Kita juga bisa memotong rantai pasok dan praktik tengkulak,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh perencanaan tersebut saat ini tengah difinalisasi untuk kemudian dipresentasikan sebagai bagian dari upaya mendukung program nasional dan Asta Cita Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan. (galih)
