PARIMO, parimoaktual.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) membahas sejumlah temuan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi.
Pembahasan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus LHP BPK DPRD Parimo, H. Wardi. Rapat ini menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap beberapa item pengadaan, di antaranya Modular Operating Theatre (MOT), kelebihan pembayaran jasa medis, serta perjalanan dinas.
“Kami mendorong dan berupaya agar pengembalian anggaran pada sejumlah pengadaan yang menjadi temuan BPK dapat segera direalisasikan,” ujar H. Wardi saat rapat Pansus, Senin (9/2/2026).
Wardi menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan dugaan penganggaran alat dan barang pada pengadaan MOT yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dengan total nilai temuan mencapai kurang lebih Rp 900 juta.
Selain itu, BPK juga menemukan adanya kelebihan pembayaran pada pos jasa medis di RSUD Anuntaloko Parigi dengan nilai sekitar Rp200 juta.
“Untuk perjalanan dinas, seluruh temuan sudah dikembalikan,” katanya.
Ia menambahkan, khusus temuan pada jasa medis, pihak RSUD menjelaskan bahwa kelebihan pembayaran tersebut terjadi akibat kesalahan dalam pembagian anggaran antara jasa medis dan obat-obatan.
Seharusnya alokasi anggaran sebesar 40 persen untuk jasa medis dan 60 persen untuk obat-obatan, namun dalam pelaksanaannya terjadi pembalikan komposisi, sehingga menyebabkan kelebihan sekitar 20 persen pada anggaran jasa medis.
“Sesuai komitmen pihak rumah sakit, pengembalian anggaran jasa medis itu akan diselesaikan dan disetorkan ke kas daerah,” ujar Wardi.
Diketahui, Pansus LHP BPK DPRD Parimo menargetkan seluruh proses pengembalian temuan dapat rampung sebelum 24 Februari 2026, sebagai batas waktu penyusunan dan pelaporan hasil kerja Pansus. (galih)
