PARIMO, parimoaktual.com – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, H. Badrun Nggai, memint agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, bersinergi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan agar memfokuskan pendataan anak putus sekolah secara rutin.
Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mengatasi jumlah anak Putus Sekolah diKabupaten.
“Disdikbud agar memfokuskan kinerjanya terhadap pendataan anak putus sekolah secara rutin, dengan data yang akurat. Saya yakin dapat menjadi dasar dan tolak ukur untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diparimo,” ujar Wabup saat membuka kegiatan seminar hasil verifikasi dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) di Auditorium Kantor Bupati Parimo. Senin (27/03/2023).
Baca Juga : Menparekraf: UMKM Harus Bisa Menangkap Peluang
Selaku ketua Penanggulangan Kemiskinan, Badrun menyampaikan pentingnya kelanjutan pendidikan anak juga bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem diKabupaten, hal ini ia katakan bukan serta merta menjadi tanggung jawab Disdikbud, akan tetapi melalui 278 Desa dan 5 Kelurahan juga menjadi pundak tanggung jawab Pemerintah Desa dan Kelurahan.
Kata Badrun, untuk menjawab tantangan dari permasalahan tersebut, ia meminta Dinas terkait juga dibantu Pemerintah Desa dan Kelurahan mampu membantu Pemerintah Daerah soal verivikasi data P3KE khususnya dibidang pendidikan anak sekolah.
“Sesuai instruksi Presiden dalam mengatasi kemiskinan disetiap Daerah sampai 2024, Pemerintah Kabupaten diminta untuk mampu menuntaskan angka kemiskinan diangka nol (Zero) Persen,” katanya.
Baca Juga : NFA Terbitkan Regulasi Cadangan Gula dan Minyak Goreng
Sementara itu, Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Krisdariadi Ponco Nugroho,S.STP, M.Si dalam sambutanya mengatakan sesuai Verifikasi data yang diperoleh Bappelitbangda ada 7984 jiwa usia dibawah 7 tahun menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten untuk diintervensi.
Ia berharap, dari data tersebut Dinas pendidikan melakukan pendalaman kembali apa yang menjadi penyebab jumlah data anak tidak sekolah, sampai tidak mendapatkan akses pendidikan
“Ini harus diketahui penyebabnya,” pungkasnya.
Kewajiban Pemda kata dia, tidak hanya mengatasi jumlah anak yang tidak sekolah, akan tetapi jumlah data yang melanjutkan pendidikan dari SD sampai SMA juga harus terpantau dan diikuti jejak pendidikanya.
Sumber : Prokopim Parimo
Response (1)