PARIMO, radarparimo.com – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar Fokus grup discussion ( FGD) penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan tersebut adalah untuk mendukung penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE, sebagai kerangka dasar untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
Serta mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang proses bisnis layanan publik yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara detail dan khusus mengidentifikasi layanan-layanan dasar di setiap opd.
“Selaku pemerintah daerah, saya apresiasi kegiatan ini, khususnya kepada tim penyusun dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE dari Universitas Tadulako (Untad) bersama Diskominfo Parimo, yang menunjukan komitmen dan konsistensinya untuk membangun SPBE di Parimo,” ungkap Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai, saat memberikan sambutan FGD itu, di ruang rapat lantai dua kantor Bupati, Senin (5/12/2022).
Menurutnya, penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE merupakan salah satu amanat peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE.
Peraturan tersebut merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk keterbukaan langkah dalam pembangunan di instansi pemerintan.
“Menindaklajuti surat edaran pemerintah pusat tersebut, saat ini ada berbagai aplikasi yang dimiliki serta dikelola oleh instansi pusat maupun Pemda dalam mendukung pelaksanaan layanan digital,” ucapnya
Tetapi, pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut cenderung bersifat sektoral serta belum terintegrasi dan hampir di setiap OPD membuat aplikasi sendiri, tetapi aplikasi tersebut tidak terintegrasi.
“Saya berharap saatnya kita mengintegrasikan layanan digital guna meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan public,” jelasnya.
Sebab kata dia, pembangunan dan pengembangan aplikasi yang bersifat sektoral dan belum terintegrasi juga berimplikasi dalam peningkatan resiko operasional dan keamanan informasi serta membebani keuangan Negara
Oleh karena itu ia mengaku, FGD ini sangat penting dilaksanakan untuk menentukan layanan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Parimo ke depan.
Sementara itu Kepala Diskominfo Parimo, Enang mengatakan sesuai misinya yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa good governance, dengan tujuan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat.
Sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Dia mengungkapkan, dalam peningkatan sumber daya manusia, pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis intake iptek.
“Agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien efektif dan akuntabel program utama yang hendak dijalankan adalah membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional reformasi sistem perencanaan penganggaran dan akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi,” pungkasnya. (*/Wawa)
