Respons Arahan Bappenas, Bappelitbangda Parimo Evaluasi RPJMD

Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim. saat di temui. Senin, (9/11/2026). (Foto : arif)

PARIGI, parimoaktual.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) segera mengevaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2026.

Langkah cepat ini merespons instruksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merasionalisasi target pertumbuhan ekonominya pada awal tahun depan.

Evaluasi tersebut bertujuan memastikan arah kebijakan pembangunan tingkat kabupaten tetap selaras dengan target provinsi maupun nasional.

Sebab, capaian indikator perencanaan daerah secara langsung menopang keberhasilan target pembangunan tingkat provinsi.

“Bappenas menilai target makro provinsi di atas 6 persen terlalu optimistis. Makanya kami mulai menyiapkan langkah rasionalisasi karena penyesuaian di provinsi pasti mempengaruhi target perencanaan di Parimo,” kata Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim. Senin, (9/11/2026).

Iqbal menyebutkan, pihaknya belum memastikan apakah hasil evaluasi ini akan mengharuskan revisi secara substansial terhadap RPJMD Parimo.

Bappelitbangda terlebih dahulu akan melaporkan seluruh hasil kajian awal kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan pimpinan.

Sambil menuntaskan proses evaluasi tersebut, Pemda Parimo tetap menjalankan program pembangunan daerah hingga akhir 2026.

Pelaksanaan program ini mengacu penuh pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah mengalami perubahan pada Juni lalu.

Perubahan dalam dokumen RKPD tersebut memuat sejumlah penyesuaian, mulai dari volume program, perluasan kelompok sasaran penerima manfaat, hingga intervensi darurat untuk penanganan pascabencana.

Bappelitbangda juga terus mengawal janji-janji kampanye kepala daerah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan agar tetap menjadi prioritas pembangunan.

“Kami berharap RKPD benar-benar menjadi pedoman arah pembangunan daerah kita, bukan sekadar dokumen pelengkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” pungkasnya.

Penulis: Sumber : WadyEditor: Thilonk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *