PARIGI, parimoaktual.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
Kegiatan ini berlangsung secara tatap muka di Gedung Pusdalops BPBD Parimo dan daring melalui Zoom Meeting.
Berbagai pihak turut hadir, mulai dari unsur TNI-Polri, BMKG, BPBPK Provinsi Sulawesi Tengah, BASARNAS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, SatPol PP dan Damkar, PMI, FPRB, hingga perwakilan pemerintah kecamatan serta desa.
“Status siaga darurat ini sudah berlangsung selama dua bulan, sehingga kami perlu mengevaluasi langkah penanganan, khususnya menyikapi kabut asap yang makin pekat,” ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Parimo, Rivai, usai Rapat lintas sektor. Jumat, (23/10/2026).
Berdasarkan paparan BMKG dalam rapat tersebut, sebaran kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Parimo saat ini didominasi oleh kiriman dari wilayah Papua.
BMKG juga memperkirakan fenomena El Niño masih akan berlangsung hingga Februari 2027, sehingga pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi cuaca ekstrem pada awal musim penghujan.
Terkait penanganan kekeringan, tim gabungan telah mendistribusikan air bersih ke 13 titik terdampak. Pelayanan ini melibatkan tiga unit mobil tangki dari BPBPK Provinsi Sulawesi Tengah dan PMI, serta tambahan dua unit armada dari Yonif TP 918/MM.
BPBD Parimo juga telah mengusulkan bantuan pengadaan sumur bor di 10 titik kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Guna meminimalkan risiko paparan asap karhutla, rapat tersebut merekomendasikan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama satu pekan ke depan bagi satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, hingga menengah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker, serta menyoroti pentingnya penegakan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran lahan.
Sebagai tindak lanjut, BPBD merumuskan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Parimo, termasuk koordinasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pengadaan alat pengukur kualitas udara.
“Kami merekomendasikan perpanjangan status siaga darurat karhutla dan kekeringan selama satu bulan ke depan demi memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat,” tutup Rivai.
