PALU, parimoaktual.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan seluruh program pemerintahan daerah (Pemda) harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.
Anwar Hafid meminta agar semua kebijakan mengacu pada prinsip pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Ia menegaskan, kebijakan yang tidak memenuhi empat kriteria tersebut akan dievaluasi ulang.
“Setiap uang yang keluar dari kas daerah harus berdampak langsung bagi masyarakat miskin, menciptakan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” ujar Anwar Hafid, dalam rapat koordinasi bersama pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng di ruang rapat polibu Kantor Gubernur setempat, Rabu (5/3/2025).
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi-misi BERANI (Bersama Anwar-Reny). Ia menekankan, agar penyusunan RPJMD tidak berlarut-larut dan melibatkan tim yang efisien.
“RPJMD bukan hal yang rumit. Kita sudah sering menyusunnya, jadi jangan bertele-tele. Saya ingin ini selesai bulan April,” tegasnya.
Konsep BERANI diperkenalkan sebagai identitas program pemerintahan Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.
Ia meminta, agar semua program mencantumkan kata “BERANI” sebagai simbol semangat dan kebersamaan dalam membangun daerah.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan, ia menegaskan bahwa setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaporkan perkembangan program secara berkala melalui email langsung kepada dirinya.
“Kalau tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan untuk Sulteng dalam lima tahun ke depan, saya anggap itu sebagai bentuk pengunduran diri,” katanya.
Ia juga menyoroti efisiensi anggaran daerah dengan memangkas belanja perjalanan dinas tanpa menghambat kinerja perangkat daerah. Program prioritas seperti beasiswa pendidikan dan layanan administrasi kependudukan tetap menjadi perhatian utama dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
“100 hari pertama, beasiswa harus jalan. Pembuatan KTP juga harus lancar. Program lainnya kita susun kemballi dengan matang untuk 2026,” ungkapnya.
Anwar Hafid juga mendorong seluruh kepala dinas untuk aktif mencari anggaran tambahan dari pemerintah pusat, mengingat banyak program kementerian yang belum mencantumkan Sulteng dalam agenda 2025.
“Tidak ada alasan untuk bekerja setengah hati. Kita ada di sini untuk rakyat. Kalau tidak bisa serius bekerja, lebih baik mundur,” ujarnya.
Sumber : Humas Pemprov Sulteng
