JAKARTA, parimoaktual.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) mengusulkan pembangunan model Sekolah Terpadu Satu Atap (PAUD–SD–SMP) kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) di wilayah terpencil.
Usulan tersebut saat Bupati Parimo, H. Erwin Burase, bersama jajaran perangkat daerah menemui Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dasmen) Kemendikdasmen di Jakarta.
“Langkah ini merupakan komitmen kami dalam menyukseskan Program Prioritas Nasional Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus menjawab tantangan geografis Parimo,” ujar Erwin Burase usai pertemuan. Rabu, (18/11/2026).
Kondisi geografis Parimo yang memiliki garis pantai sepanjang 510 kilometer serta kontur pegunungan dan lembah kerap menyulitkan anak-anak mengakses layanan pendidikan.
Jarak tempuh yang jauh, keterbatasan angkutan umum, serta medan ekstrem membuat banyak anak dusun masuk SD tanpa mengenyam pendidikan PAUD, sementara lulusan SD di pegunungan terpaksa berhenti sekolah karena lokasi SMP berada jauh di ibu kota kecamatan.
Selain persoalan jarak, kerusakan fisik bangunan dan minimnya ruang kelas yang layak turut memperparah tingginya rasio ATS dan APS pada masa transisi jenjang pendidikan.
Melalui konsep sekolah terpadu yang mengintegrasikan PAUD, SD, dan SMP dalam satu lokasi, siswa di pemukiman terpencil tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh atau menanggung biaya tempat tinggal tambahan untuk melanjutkan sekolah.
Dalam pemaparannya, Buapati erwin mengajukan empat ruang lingkup intervensi. Program tersebut meliputi rehabilitasi ruang kelas rusak berat di sekolah satu atap yang telah beroperasi, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) jenjang PAUD dan SMP pada lokasi SD terpencil, penyediaan fasilitas internet satelit untuk pembelajaran digital, serta peningkatan sarana air bersih dan sanitasi.
Bupati juga memastikan seluruh lahan yang diusulkan telah bersertifikat dan bebas sengketa berdasarkan pemetaan riil jumlah anak usia 5–15 tahun, serta mendukung penyediaan tenaga pendidik, biaya operasional, hingga peningkatan akses jalan menuju lokasi sekolah.
Menanggapi hal itu, Dirjen PAUD Dasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyambut positif usulan tersebut. Ia menilai pengembangan sekolah satu atap dapat mengoptimalkan fasilitas SD yang sudah tersedia.
”Tidak semua SD harus memiliki SMP. Bisa dipetakan lima SD yang lokasinya berdekatan, kemudian ditentukan satu titik pusat yang dijadikan SD–SMP satu atap,” jelas Gogot.
Pemerintah pusat merencanakan dukungan secara bertahap mulai tahun 2027, mencakup penambahan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi.
Penataan kelembagaan dan persiapan administrasi pun mulai diarahkan agar sekolah terpadu ini siap menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027/2028.
”Kami berharap dukungan kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat segera terealisasi pada tahun mendatang agar tidak ada satu pun anak di wilayah terpencil Parimo yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan bermutu,” pungkas Bupati Erwin.












