PARIGI, parimoaktual.com – Jelang Hari Pangan Sedunia (HPS) pada 16 Oktober 2026 mendatang, Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendesak pemerintah daerah (Pemda) segera mengambil langkah nyata.
Langkah tersebut bertujuan mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di wilayah tersebut.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Parimo, Hartono, menegaskan momentum HPS tahun ini harus menjadi titik balik evaluasi kebijakan pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Hal ini sejalan dengan instruksi pengurus pusat yang mengusung tema pemerataan agraria demi keadilan dan kemakmuran.
“Kedaulatan pangan hanya tercapai jika pemerintah sungguh-sungguh menyelesaikan konflik agraria. HPS ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan seruan perjuangan bagi seluruh petani,” kata Hartono , Jumat, (9/10/2026).
Hartono menjelaskan, SPI meyakini Reforma Agraria merupakan jalan utama menuju kedaulatan pangan.
Tanpa redistribusi tanah yang adil serta perlindungan lahan produktif, ia menilai keberlanjutan produksi pangan lokal akan terus terancam.
Oleh karena itu, SPI meminta Pemerintah Parimo menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemenuhan hak petani.
Petani saat ini membutuhkan akses tanah yang jelas, perlindungan harga komoditas, kemudahan akses pupuk, serta pengakuan terhadap Kawasan Daulat Pangan yang dikelola rakyat secara mandiri.
Saat ini, DPC SPI Parimo tengah mengonsolidasikan seluruh struktur kepengurusan hingga tingkat basis untuk menyusun rangkaian kegiatan HPS 2026.
Mereka menyiapkan agenda diskusi publik, advokasi kebijakan, kampanye Reforma Agraria, hingga aksi damai untuk menyuarakan aspirasi petani.
“Kami berharap ada sinergi dan keberpihakan nyata dari Pemda Parimo agar ruang-ruang kelola petani semakin terlindungi demi kesejahteraan bersama,” tutup Hartono. ***
