PARIMO, parimoaktual.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari usai banjir bandang menerjang pemukiman warga di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Rabu (26/8/2026) dini hari.
Penetapan status darurat tersebut berlaku mulai 26 Agustus hingga 8 September 2026 guna memfokuskan upaya percepatan penanganan dampak bencana di lokasi kejadian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo, Moh Rivai, mengonfirmasi keputusan penetapan masa darurat tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga terdampak.
“Status tanggap darurat berlangsung 14 hari ke depan. Fokus kegiatan kami mencakup penanganan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pembersihan endapan lumpur di pemukiman warga, hingga normalisasi sungai,” kata Moh Rivai saat dihubungi, Rabu (26/8/2026).
Rivai menjelaskan bahwa hujan lebat yang mengguyur wilayah Parimo sejak Rabu pukul 01.00 WITA memicu meluapnya air sungai. Luapan tersebut mengangkut material lumpur serta gelondongan kayu ke area pemukiman dan memutus jalur transportasi utama.
Berdasarkan pendataan sementara BPBD Parimo, banjir bandang tersebut merusak 12 rumah warga, merendam 50 rumah dengan material lumpur, menutup badan jalan Trans Sulawesi sepanjang kurang lebih 500 meter, serta berdampak pada satu unit bangunan pabrik durian.
Untuk mempercepat proses pemulihan, sebanyak 200 personel gabungan TNI/Polri bersama tim BPBD dan instansi terkait melakukan kerja kolaborasi lintas sektor di lapangan.
Petugas menyiagakan alat berat untuk membersihkan sisa material lumpur dan kayu yang menyumbat pemukiman serta fasilitas umum.
Saat ini, tim gabungan telah berhasil membersihkan timbunan lumpur di jalur Trans Sulawesi Desa Avolua sehingga arus lalu lintas kendaraan yang sempat lumpuh total kini kembali normal.
Namun, pihak BPBD tetap mengimbau para pengguna jalan untuk berhati-hati saat melintas mengingat kondisi permukaan jalan yang masih licin.
Pemda memastikan seluruh pemenuhan bantuan logistik dan fasilitas kesehatan bagi para korban terdampak menjadi prioritas utama selama masa pemulihan berlangsung.
“Tentunya di masa tanggap darurat ini, pelayanan penanganan dan penenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi hal utama yang kami prioritas di lapangan,” ujar Rivai.
