PARIGI, parimoaktual.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) merekomendasikan agar pihak konsultan perencana dan pengawas proyek Gedung Layanan Perpustakaan Daerah masuk dalam daftar hitam (blacklist).
Langkah tegas ini mencuat setelah pihak konsultan yang menerima bayaran hingga ratusan juta rupiah tersebut, berulang kali mangkir dari undangan resmi DPRD untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kerusakan pada proyek senilai Rp 8,7 miliar tersebut.
Anggota Pansus LHP BPK DPRD Parimo, Mohammad Fadli, menyayangkan sikap tidak kooperatif dari kedua pihak konsultan tersebut. Menurutnya, kehadiran mereka sangat krusial untuk menjelaskan berbagai kejanggalan teknis pada fisik bangunan yang kini menjadi sorotan.
”Sudah dibayar besar, tapi ketika diminta pertanggungjawaban justru tidak pernah hadir. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Fadli dalam rapat Pansus baru-baru ini.
Fadli membeberkan sejumlah temuan kerusakan fisik dan penggunaan material yang dinilai tidak berkualitas pada gedung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.
Bahan pembuatan pintu dan jendela dinilai rapuh dan tidak kokoh, padahal gedung tersebut berfungsi untuk menyimpan arsip daerah.
Lantai dua gedung dilaporkan sudah mengalami kebocoran sebelum fasilitas tersebut resmi difungsikan.
”Kalau tidak kooperatif, kita rekomendasikan blacklist. Ini uang negara, harus jelas pertanggungjawabannya,” tambah politisi PKS tersebut.
Sementara itu kontraktor pelaksana proyek, Oktavianus Wiro alias Stanlay, mengaku kesulitan berkoordinasi dengan pihak konsultan.
Ia bahkan menyebut bahwa upaya komunikasinya selama ini tidak mendapatkan respons positif.
”Setahu saya kalau tidak salah, pengawas dan perencana itu satu orang bernama Haji Sidin. Kemarin saya sempat diblokir saat mau komplain,” ungkap Stanlay di hadapan anggota Pansus.
Hingga saat ini, proyek bernilai miliaran rupiah tersebut terus menuai sorotan tajam. Publik kini mempertanyakan sejauh mana realisasi fungsi pengawasan dan perencanaan yang seharusnya dikerjakan oleh pihak konsultan selama proses pembangunan berlangsung.
