PARIMO, parimoaktual.com – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Selpina, membantah keterlibatannya dalam dugaan peminjaman dana operasional Puskesmas Moutong kepada pengusaha tambang emas ilegal di Kecamatan Moutong.
Klarifikasi itu disampaikan Selpina secara tertulis, menyusul mencuatnya isu dalam rapat Komisi IV DPRD Parimo yang menyeret namanya.
“Saya perlu meluruskan bahwa tidak pernah ada hubungan atau keterlibatan saya dalam persoalan tersebut, apalagi sampai dikaitkan dengan aktivitas pertambangan ilegal,” tegas Selpina. Jumat (17/4/2026),
Isu tersebut bermula dalam rapat Komisi IV DPRD Parimo, Senin (7/4/2026), saat Plt Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, mengungkap keterbatasan anggaran, khususnya untuk pembiayaan rujukan pasien.
Dalam forum itu, Nurlian menyebut pihaknya terpaksa meminjam dana dari pihak luar agar pelayanan kesehatan tetap berjalan.
“Terus terang pak, kami di Puskesmas Kecamatan Moutong sudah meminjam, terutama kepada yang punya tambang. Ada Ibu Pina di sini ya. Terima kasih Ibu Pina sudah pernah membantu kami dan kami sudah bayarkan,” ujar Nurlian.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena turut menyebut nama Selpina yang hadir dalam rapat. Penyebutan itu kemudian memicu spekulasi publik terkait dugaan keterkaitan dengan sumber pendanaan dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Sejumlah informasi yang berkembang bahkan mengaitkan adanya kedekatan antara pihak pemberi pinjaman dengan anggota DPRD dimaksud.
Menanggapi hal itu, Selpina menjelaskan bahwa penyebutan namanya dalam rapat merupakan pernyataan spontan yang tidak disertai penjelasan utuh, sehingga menimbulkan multitafsir.
Ia mengaku sempat terkejut saat namanya disebut, namun memilih tidak menanggapi langsung demi menjaga fokus pembahasan dalam forum resmi.
Selpina juga menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Puskesmas Moutong terkait pinjaman dana operasional tersebut.
Terkait informasi adanya keluarga atau orang dekat yang beraktivitas di sektor pertambangan, ia mengakui hal tersebut sudah berlangsung lama di lingkungan tempat tinggalnya, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRD.
Namun demikian, ia menegaskan aktivitas tersebut tidak memiliki kaitan dengan kapasitasnya sebagai pejabat publik.
“Saya tegaskan, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan saya sebagai anggota DPRD. Aktivitas masyarakat, termasuk keluarga, sudah berlangsung lama dan bukan berarti saya memberikan legitimasi,” jelasnya.
Selpina juga membantah spekulasi yang mengarah kepada suaminya sebagai pihak yang dimaksud dalam isu tersebut.
Ia menyebut yang bersangkutan sudah lama tidak lagi beraktivitas di sektor pertambangan.
Lebih lanjut, ia menantang pihak Puskesmas Moutong untuk membuka secara terang kepada publik terkait sosok “bos tambang” yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.
“Kalau memang ada yang dimaksud sebagai bos tambang, saya minta dibuka secara jelas kepada publik agar tidak menimbulkan fitnah,” tegasnya.
Ia juga mengaku isu yang berkembang telah memengaruhi kondisi psikologisnya serta berpotensi merugikan hak politiknya sebagai anggota DPRD.
Kasus ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut tata kelola pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap potensi keterkaitan antara fasilitas pelayanan publik dan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Moutong. (**/long)
