PALU, parimoaktual.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Rabu (08/01/2025).
Acara yang berlangsung di aula BPSDM Sulteng ini menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas oleh Plt. Kepala BPSDM Sulteng, Dr. Moh. Yasin Baculu, disaksikan oleh Inspektur Inspektorat yang diwakili Fitri Mastura, Inspektur Pembantu Wilayah IV, serta Kepala Biro Organisasi Setda Sulteng diwakili Abdul Aziz Dg. Matantu, Analis SDM Aparatur Ahli Madya.
Yasin menegaskan, pencanangan ini merupakan wujud nyata komitmen BPSDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkinerja tinggi.
“Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini adalah wujud keseriusan dan komitmen kami di BPSDM untuk selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan birokrasi yang bebas dari korupsi dan berfokus pada pelayanan publik yang prima.
Ia berharap adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Inspektorat Daerah dan Biro Organisasi Setda Sulteng, untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan.
“Kami berkomitmen menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dukungan dan pendampingan dari semua pihak sangat kami harapkan agar cita-cita reformasi birokrasi dapat tercapai dengan baik,” katanya.
Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
BPSDM Sulteng optimis langkah ini akan membawa perubahan positif bagi keberlanjutan pembangunan di provinsi tersebut.
Sumber : Humas Pemprov Sulteng
