JAKARTA, parimoaktual.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, secara tegas menolak adanya jual beli maupun serah terima mahar atau memanfaatkan koneksi kedekatan untuk mengisi jabatan tertentu. Jika ada pejabat atau pihak yang melakukan hal tersebut maka akan ditindak sesuai regulasi yang berlaku.
Bahkan, secara tegas ia menyampaikan tidak ada setoran ke pihak mana pun bagi yang ingin menjadi eselon I, II, dan III. Ia juga menegaskan, tidak akan mentoleransi hal-hal semacam itu.
“Yang mau jadi pejabat atau mempertahankan jabatannya tidak boleh ada setoran atau jual beli jabatan. Kalau ketahuan langsung kita copot, kita nonjobkan, akan kita proses sesuai peraturan berlaku. Tidak ada istilah kongkalikong jabatan,” tegas Yandri, saat memimpin rapat pimpinan paripurna penajaman 12 rencana aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di kantor Kalibata, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga fokus pada kerja mencapai Indonesia Emas 2045 dengan program-program terbaik.
Ia pun meminta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk fokus pada tugas serta fungsinya dibanding sibuk melakukan transaksi yang tidak semestinya.
Hal ini tidak hanya terbatas pada pejabat di lingkungan Kemendes PDT, namun juga pada level pendamping desa. Posisi pendamping desa dipastikan diduduki orang-orang yang memiliki kapabilitas dan lolos secara administratif serta dilakukan evaluasi tanpa ada transaksi.
“Sehingga terbuka untuk siapa saja. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, bilamana ada proses rekrutmen pendamping desa ada pungutan uang satu rupiah, laporkan kepada kami atau aparat penegak hukum bahwa itu melanggar peraturan yang ada. Karena kita ingin desa dikelola dengan baik, pendamping juga harus profesional,” katanya.
Ia mengimbau, agar seluruh jajarannya menjaga kekompakan dan tidak secara asal mengeluarkan kebijakan. Setiap unit kerja melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pengambilan keputusan.
Tidak hanya itu, 12 rencana aksi Kemendes PDT dalam mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto juga dikupas secara rinci. Sehingga langkah kebijakan semakin terarah.
“Saya yakin, setiap target akan terwujud karena kekompakan dan kolaborasi yang dibangun dengan mengedepankan tugas maupun fungsi Kemendes PDT, tidak kepentingan individu pihak tertentu,” ungkap Yandri.
Sumber : Humas Kemendes PDT
