JAKARTA, parimoaktual.com – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memahami dengan benar perkembangan data inflasi.
Selain itu, hal yang sama juga diharapkan dapat diterapkan oleh kementerian/lembaga, khususnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam memonitor laju inflasi.
“Bagi produk-produk tertentu yang harganya masih naik kami mohon stakeholder sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tolong betul-betul dapat dikritisi. Dicek betul data di daerahnya,” ujar Tomsi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Ia mengimbau, stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih menjumpai adanya kenaikan harga produk tertentu di daerah.
“Dengan begitu, capaian angka inflasi yang relatif terkendali ini dapat dipertahankan,” katanya.
Senada dengan itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan per September 2024, terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara month to month. Sedangkan data inflasi secara Year on Year (YoY) sebesar 1,84 persen.
Penyebab terjadinya deflasi tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh sejumlah komponen. Khususnya dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.
“Jadi dari pantauan kami, harga di tingkat konsumen ini menurun, atau terjadi deflasi secara month to month. Karena memang dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar, yang masuk dalam kategori volatile food,” ungkapnya.
Dikatakannya, penyebab deflasi berikutnya dipicu oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Perkembangan harga BBM non-subsidi tersebut menyesuaikan dengan harga minyak internasional.
Ia menjelaskan, perkembangan inflasi month to month per September 2024, berdasarkan wilayah untuk kategori provinsi. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 14 provinsi mengalami inflasi.
Sementara, 24 provinsi mengalami deflasi. Sedangkan provinsi yang mengalami inflasi tinggi, yakni Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Kemudian, provinsi dengan deflasi tertinggi, yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Ia juga menjelaskan, dalam mengukur inflasi di Indonesia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terlepas dari intervensi pihak mana pun. Bahkan, BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional.
“Kami akan terus menjamin kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik. Tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka yang kami keluarkan itu harus dipastikan jaminan kualitasnya,” pungkasnya.
Sumber : Humas Kemendagri
