Bappeda Sulteng Gelar FGD Penilaian Tahap III Verifikasi Provinsi PPD

oleh
oleh
adan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Penilaian Tahap III Verifikasi Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023. (Foto : Humas Pemprov Sulteng)

PALU, parimoaktual.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Penilaian Tahap III Verifikasi Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023. Bertempat, di Ruang Rapat Nagana Bapedda Provinsi Sulteng. Selasa, (28/03/2023). 

Kepala Bapedda Sulteng, Christina Shandra Tobondo menyampaikan, Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulteng Tahun 2022 yaitu, industri pengolahan sebesar 40,28 persen, pertanian kehutanan dan kelautan sebesar 15,82 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 15,37 persen, konstruksi sebesar 8,41 persen, perdagangan besar dan ecer serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,71 persen. 

Baca Juga : Wabup Sigi Serahkan Bantuan UMKM ke Kaum Duafa

Menurutnya, strategi kebijakan yang digunakan dalam upaya menjaga stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulteng yaitu, realisasi belanja APBD, mendorong percepatan realisasi investasi daerah khususnya disektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan, mendorong peningkatan ekspor komoditas pangan, mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggul daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, serta mendorong peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah. 

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah pada beberapa tahun terakhir kata dia, maka permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulteng Tahun 2023 antara lain, masih tingginya kemiskinan dan stunting, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, nilai tambah sektor pariwisata dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan belum optimal, konektivitas infrastruktur daerah masih terbatas, kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah masih terbatas, penurunan daya tampung dan daya dukung ingkungan hidup serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal, kinerja pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. 

Ia mengatakan, pentingnya kolaborasi antara stakeholder dan pemerintah daerah harus tetap dijaga dan dibina yang berkaitan dengan pencapaian program dan kegiatan.  

Baca Juga : Bupati Sigi Lakukan Audiensi ke Anggota Komisi XI DPR RI

Dengan hasil pemaparan dan diskusi yang dilakukan dalam rangka pencapaian pembangunan, perencanaan dan juga inovasi, diharapkan Provinsi Sulteng menjadi salah satu Provinsi yang mendapatkan PPD. 

“Harapannya dengan hasil diskusi, nantinya Provinsi Sulteng menjadi salah satu Provinsi yang mendapat PPD, karena selama ini kita belum pernah mendapatkan penghargaan PPD,” ucap Shandra Tobondo. 

Terkait hal tersebut, Tim Penilai Independen (TPI), Avanti Fontana mengatakan, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan daerah khususnya dalam mencapai kesejahteraan. 

Dalam proses penanganan sangat terlihat bagaimana satu sama lain perwakilan pemangku kepentingan dapat diorkestrasi oleh pemerintah guna menangani masalah-masalah khusus seperti stunting dan kemiskinan. 

Sumber : Humas Pemprov. Sulteng 

 

Response (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *