PARIMO, parimoaktual.com – Sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi kebutuhan mendasar warga penyintas, Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR membangun Hunian Tetap (Huntap) Tondo 2 Palu paket 2B sebanyak 1.055 unit untuk penyintas gempa, tsunami dan liquifaksi.
“Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan,” kata Direktur Jendral (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto usai peletakan batu pertama membangunkan huntap korban bencana di Kota Palu. belum lama ini.
Ia menjelaskan, pembangunan hunian untuk korban bencana alam 28 September 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan mendasar warga penyintas.
Oleh karena itu, pekerjaan konstruksi hunian tersebut dilaksanakan merujuk pada perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Sulteng.
Yang mana, dalam pekerjaan pembangunan hunian dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang atau infrastruktur permukiman diantaranya pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan, ruang terbuka hijau (RTH), dinding penahan tanah, kolam retensi dan pemasangan Bronjong, termasuk penyediaan air baku untuk sambungan rumah tangga.
“Huntap Tondo 2 dibangun di atas lahan seluas 65,31 hektare dengan luas kavling tapak 150 meter per segi,” ujar Iwan.
Proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Sulteng harus selesai tahun ini, sebagaimana kebijakan Pemerintah Pusat melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2022, termasuk target penyelesaian pembangunan huntap Tondo 2.
Ia mengemukakan, rencana pembangunan hunian ini baru bisa terealisasi tahun 2023 di sebabkan berbagai kendala teknis, salah satunya mengenai status lahan, yang pada 2022 Pemerintah Daerah (Pemda) setempat telah menyelesaikan sejumlah permasalahan atas lahan tersebut.
“Sepanjang lahan siap dalam artian tidak ada klaim dari masyarakat maupun pihak lain, maka PUPR cepat merealisasikan. Alhamdulillah, Kota Palu sudah aman dan kami upayakan tahun ini pekerjaan hunian rampung,” tutur Iwan.
Ia memaparkan, pihaknya memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur akibat dampak bencana, seperti yang sudah dilakukan pascaerupsi Gunung Semeru misalnya, Direktorat Jendral Perumahan membangun 2.000 unit hunian dan terselesaikan dalam jangka waktu 135 hari, begitu pun pascagempa Cianjur telah terbangun 90 unit hunian dalam tempo 30 lari.
“Pada intinya, lahan harus clear and clean. Ketika syarat itu sudah terpenuhi, kegiatan konstruksi juga semakin cepat,” demikian Iwan.(rif)
