JAKARTA, parimoaktual.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan guna mewujudkan program pemerintah 10 juta sambungan air minum ke rumah (SR) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 –2024.
Inovasi pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi sarana terbaik untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, inovasi pembiayaan infrastruktur air minum dengan sistem Source to Tap didorong untuk memberikan solusi berkelanjutan terhadap proyek KPBU.
“Prinsipnya, proyek penyediaan air minum dengan skema Source to Tap akan mengintegrasikan mulai dari perencanaan sistem dari hulu hingga hilir. Sehingga timeline-nya lebih terukur antara pembangunan di hulu dengan penyerapan di hilir,” ujar Dirjen Herry TZ, dalam siaran persnya, Jum’at (04/11/2022).
Selain sistemnya terintegrasi antara hulu dan hilir, kata dia, prinsip Source to Tap pada pembiayaan infrastruktur air minum akan lebih memperkecil risiko interface, desain pembangunan lebih optimal dan efisien serta pembiayaan menjadi satu untuk proyek unsolicited.
Selain itu, mengoptimalkan struktur proyek untuk blended finance pada proyek solicited.
“Sehingga lebih memberikan kepastian investasi bagi badan usaha, karena mulai perencanaan hingga implementasinya akan terintegrasi. Tinggal nanti bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian agar layanan masyarakat tetap maksimal, tetapi dari sisi investasi juga menjanjikan,” katanya.
Dia menyebutkan, berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR sebesar Rp123,4 triliun. Sementara diproyeksikan porsi APBN 2022-2024, hanya mampu memenuhi 17 persen atau sekitar Rp21 triliun, APBD sebesar 13 persen atau sekitar Rp15,6 triliun, dan sisanya 70 persen atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi.
“Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70 persen ini pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha. Khusus untuk penyediaan air minum perpipaan diharapkan tahun 2024 mencapai 30 persen dan hari ini masih 20,6 persen. Sementara negara-negara lain rata-rata sudah 70 persen. Sehingga penanganannya harus dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Pendekatan pembiayaan Source to Tap untuk program penyediaan air minum salah satunya dilakukan pada pembangunan SPAM Ir. H. Djuanda atau Jatiluhur II di Jawa Barat. SPAM Ir. H. Djuanda memanfaatkan sumber air dari Waduk Jatiluhur dengan kapasitas 7.000 liter/detik.
“Manfaat proyek ini salah satunya memperluas layanan air bersih sebesar 5 persen untuk DKI Jakarta, 10 persen Kota Bekasi, 11 persen Kabupaten Bekasi, dan 9 persen Kabupaten Bogor,” tandasnya.
Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
