PARIGI, parimoaktual.com — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memaparkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parimo.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I TAPD Parimo Irwan menyampaikan proyeksi awal struktur APBD 2027.
Pemda memproyeksikan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp1,448 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp189,60 miliar, Pendapatan Transfer Daerah sebesar Rp1,211 triliun, terdiri dari pendapatan transfer pusat Rp, 1,142 triliun dan transfer antar daerah Rp 47,128 Miliar. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 47,120 Miliar. Total pendapatan sebesar Rp 1,448 Miliar.
“Rancangan KUA ini akan kita bahas bersama, dan hasil pembahasan itulah yang nantinya kita jadikan sebagai KUA-PPAS untuk 2027. Kebijakan efisiensi ini sangat mempengaruhi penyusunan KUA kita,” ujar Wakil Ketua I TAPD Parimo Irwan saat memberikan keterangan dalam rapat Banggar. Rabu (13/8/2026).
Di sisi pengeluaran, TAPD mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp1,098 triliun, Belanja Modal Rp24,68 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp8 miliar, Belanja Transfer Rp312,21 miliar, serta Pembiayaan Daerah sebesar Rp5 miliar.
Pihaknya menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengedepankan prinsip efisiensi.
Pemda Parimo memprioritaskan belanja wajib, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Strategis Nasional, serta program yang mendukung visi dan misi Bupati.
Keterbatasan anggaran membuat belanja operasional OPD fokus pada kebutuhan esensial seperti pembayaran listrik dan operasional dasar.
Selain itu, skema Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik belum masuk dalam rancangan KUA-PPAS 2027 karena masih menunggu kepastian penetapan dari pemerintah pusat.
TAPD memastikan akan memasukkan penyesuaian DAK dan alokasi tambahan lainnya pada tahap pembahasan menuju APBD.
“Distribusi anggaran ke OPD sebenarnya sudah berjalan sejak awal, namun jumlahnya sangat terbatas karena kita memprioritaskan kebutuhan yang bersifat wajib dan strategis,” tutur Irwan.
