JAKARTA, parimoaktual.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengunjungi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (28/07/2026). Pertemuan ini bertujuan memperjuangkan hak-hak keuangan daerah serta mendorong transparansi tata kelola anggaran pusat ke daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menerima kunjungan Ketua DPRD Parimo Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, bersama Ketua Fraksi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Faisan Lelo Badja, dan rombongan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Parimo, Alfres Masboy Tonggiroh, menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan waktu dalam penyaluran transfer keuangan daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH).
“Koordinasi ini sangat krusial demi memastikan stabilitas fiskal daerah. Kami meminta tata kelola transfer keuangan daerah dan optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dilakukan secara transparan, berkeadilan, cepat, dan tepat sasaran tanpa penundaan dari pusat guna menyokong pembangunan infrastruktur lokal,” tegas Alfres di hadapan Wamendagri.
Selain isu DBH, delegasi DPRD Parimo turut menyoroti beban pembiayaan Belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Faisan Lelo Badja mendorong Kemendagri agar memfasilitasi regulasi yang mewajibkan seluruh gaji dan tunjangan PPPK ditanggung 100 persen oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah pengalihan beban anggaran PPPK ke APBN dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Parimo.
Jika gaji PPPK ditanggung pusat, struktur APBD Parimo tetap sehat sehingga dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat desa.
Usai audiensi, perwakilan delegasi berharap Pemerintah Pusat dapat memahami kondisi riil keuangan di daerah agar pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tidak dikorbankan.
“Jika pemerintah pusat tidak segera mengambil alih pembiayaan tersebut, ruang gerak APBD kita untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan sangat terbatas. Tentu masyarakat luas yang akan merasakan dampaknya,” tegas Alfres usai pertemuan.
