PARIGI,parimoaktual.com – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Muhamad Fadli, meminta pemerintah daerah (pemda) Parimo segera menyelesaikan persoalan pagu indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Masalah ini dinilai menghambat agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 di tingkat komisi.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhamad Fadli saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Parimo terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Fadli menjelaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 sebenarnya telah usai sejak 15 Juli lalu. Sesuai jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, tahapan kerja seharusnya sudah berlanjut pada pembahasan KUA-PPAS 2025 di tingkat komisi.
Namun, pembahasan tersebut terpaksa terhenti karena OPD mitra kerja belum menerima rincian pagu anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami sudah mencoba menjadwalkan pembahasan pekan lalu bersama dua OPD, tetapi tidak dapat kami teruskan. Penyebabnya, dua OPD yang kami undang tersebut ternyata belum mendapatkan pagu dari TAPD,” ujar Fadli dalam Rapat Paripurna. Selasa, (21/7/2026).
Ia mengkhawatirkan kondisi serupa kembali terjadi pada pekan ini. Ketiadaan rincian pagu anggaran dari TAPD berpotensi mengganggu seluruh alur dan jadwal kerja DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus.
Fadli mengingatkan bahwa jadwal pembahasan anggaran sangat terbatas. DPRD Parimo harus segera menghadapi agenda penting lainnya, seperti pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 serta agenda laporan prognosis anggaran bersama komisi dan Badan Anggaran (Banggar).
“Melalui kesempatan ini, saya meminta Wakil Bupati beserta jajaran Pemda Parimo untuk segera menyelesaikan distribusi pagu OPD agar agenda pembahasan anggaran tidak mengalami penundaan berantai. Jangan sampai keterlambatan ini menghambat kinerja kami di lembaga DPRD dalam melaksanakan tahapan pembahasan anggaran,” tegas fadli
