PARIGI, parimoaktual.com – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyampaikan Pandangan Akhir terhadap Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Anggota Fraksi PDIP, H. Sammi, membacakan langsung dokumen pandangan akhir tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Parimo, Alfred Tonggiroh, di Gedung DPRD Parimo, Selasa (21/7/2026).
Dalam penyampaiannya, H. Sammi menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD pada hakikatnya bukan sekadar formalitas untuk memenuhi kewajiban konstitusional maupun administratif semata.
“Pertanggungjawaban APBD merupakan cerminan integritas, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan dalam mengelola amanat rakyat,” ujar H. Sammi saat membacakan pandangan fraksinya.
Ia menjelaskan, Fraksi PDIP memandang laporan pertanggungjawaban tidak hanya diukur dari pencapaian angka-angka keuangan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemda.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP menilai evaluasi yang sesungguhnya membutuhkan keberanian untuk melakukan perbaikan nyata.
Langkah tersebut tidak boleh berhenti pada rekomendasi di atas kertas, melainkan wajib diwujudkan melalui kerja nyata serta peningkatan kualitas perencanaan.
Menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah ke depan, Fraksi PDIP menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil.
“Kami berharap besar pemda mampu mempercepat pembangunan dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Setelah mencermati penjelasan pemda dan seluruh dokumen yang disajikan, Fraksi PDIP secara resmi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
