PARIMO, parimoaktual.com – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus memicu sorotan tajam.
Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parimo menduga kuat adanya keterlibatan ‘orang dalam’ yang membocorkan informasi operasi penertiban di wilayah tersebut.
Ketua Markas Cabang LMP Parimo, Fadli Arifin Azis, mengungkapkan kejanggalannya setelah tim gabungan tidak menemukan satu pun aktivitas pekerja maupun alat berat saat merazia lokasi.
Padahal, kawasan tersebut sebelumnya menjadi titik aktivitas Peti yang sangat intensif.
Pihak LMP mensinyalir para pelaku Peti telah mengendus rencana penertiban lebih awal.
Hal itu membuat mereka leluasa membersihkan area tambang dan menghilangkan jejak sebelum petugas tiba di lokasi.
Merespons kondisi ini, Fadli mendesak Bupati Parimo, Erwin Burase, untuk segera turun tangan memimpin investigasi menyeluruh dan independen terkait kebocoran informasi operasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa tindakan oknum aparat atau Satgas yang terbukti menjadi informan atau pelindung cukong ilegal merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap kepala daerah dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau ada yang membeking atau membocorkan, itu pengkhianatan. Ini tidak bisa dianggap biasa,” tegas Fadli.
LMP mengutuk keras keterlibatan oknum-oknum yang melindungi penambangan ilegal. Praktik lancung ini dinilai meruntuhkan wibawa penegakan hukum sekaligus mempercepat kerusakan ekosistem lingkungan di bumi Parimo.
LMP meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengevaluasi total kinerja Satgas Penegakan Hukum Lingkungan (PHL) secara transparan.
Proses evaluasi harus menyasar semua pihak tanpa pandang bulu. Ia juga menuntut Pemda segera mencopot personel Satgas yang terindikasi tidak berintegritas, lalu menggantinya dengan figur yang memiliki kredibilitas serta komitmen kuat dalam memberantas Peti.
Bagi LMP, akar masalah penanganan tambang ilegal di Parimo bukan sekadar pekerja lapangan, melainkan adanya tameng pelindung di balik layar.
“Jika ini tidak dibongkar, operasi hanya membuang-buang anggaran daerah. Percuma bergerak kalau di dalamnya ada oknum bermental buruk,” tambah Fadli.
LMP menegaskan bahwa komitmen pembersihan kejahatan lingkungan wajib dimulai dari pembenahan internal Satgas.
Pihaknya meminta kepala daerah tidak memberi ruang kompromi bagi siapa saja yang menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi.
“Bupati harus bertindak tegas. Copot oknum yang terlibat dan berikan efek jera,” pungkasnya.
