PARIMO, parimoaktual.com – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo),Muhammad Basuki, menyoroti sejumlah persoalan daerah mulai dari penurunan beberapa komoditas unggulan hingga belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna laporan panitia kerja (Panja) DPRD Parimo.
Basuki mengatakan, Parimo selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Sulawesi Tengah. Namun menurutnya, potensi tersebut perlu kembali diperkuat melalui kebijakan dan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Ada beberapa komoditas di Parimo yang saat ini mengalami penurunan cukup tajam, termasuk sektor usaha yang seharusnya bisa memberikan kontribusi terhadap PAD. Padahal kita ini dikenal sebagai lumbung beras di Sulawesi Tengah,” ujar Basuki saat rapat paripurna laporan panja, Selasa (10/3/2026).
Ia juga menilai dinas terkait perlu memiliki pemetaan yang jelas terhadap potensi bencana, khususnya kekeringan yang saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah.
“Kita sedang mengalami kekeringan. Di wilayah pantai timur misalnya, ada ratusan hektare lahan yang tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk bersawah. Karena itu perlu ada langkah konkret dan pemetaan dari dinas terkait untuk mencari solusi,” katanya.
Selain itu, Basuki turut menyoroti pengelolaan program Sikim yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp26 miliar.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal.
“Program Sikim ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Anggarannya cukup besar, sekitar Rp26 miliar, tetapi hasilnya sampai sekarang belum terlihat maksimal. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pengelolaan pasar yang hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, persoalan tarif sewa kios yang belum menemukan kesepakatan antara pedagang dan pengelola menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan dari sektor tersebut.
“Pedagang mengaku hanya mampu membayar sekitar Rp200 ribu per bulan, sementara informasi yang mereka terima tarifnya Rp600 ribu. Artinya belum ada titik temu antara pedagang dan pengelola pasar, sehingga sampai sekarang pasar tersebut belum memberikan PAD dari sektor sewa,” jelasnya.
Basuki juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sektor ketahanan pangan, khususnya komoditas beras dan kelapa. Ia menilai produktivitas padi di Parimo masih relatif rendah dibandingkan daerah lain.
“Produktivitas padi kita rata-rata hanya sekitar 3 sampai 5 ton per hektare. Padahal di Sidrap bisa mencapai 10 ton per hektare. Hal-hal positif seperti ini perlu kita pelajari agar sektor pertanian di Parimo bisa lebih berkembang,” pungkasnya. (long)
