PARIMO, parimoaktual.com — Satgas MBG Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program makan bergizi gratis di daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat tetap sesuai standar gizi dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program.
Pengawasan diperkuat karena dapur SPPG menjadi titik utama pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah daerah menilai kontrol rutin perlu dilakukan agar distribusi makanan berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, mengatakan pengawasan langsung wajib dilakukan di setiap dapur karena pemerintah daerah ikut bertanggung jawab terhadap kelancaran program tersebut.
“Kita harus aktif memantau setiap dapur SPPG. Kalau ada persoalan di lapangan dan tidak terkontrol, pemerintah daerah juga yang akan menerima dampaknya,” ujar Irwan yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas MBG Parimo. saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, (9/3/2026).
Menurut dia, pelaksanaan program MBG di Parimo sejauh ini berjalan baik. Meski demikian, koordinasi dengan pengelola program di tingkat pusat tetap perlu diperkuat, terutama dalam pengawasan teknis.
Struktur Satgas MBG di daerah juga telah melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah agar pengendalian program berjalan terintegrasi.
Sekretaris Daerah bertindak sebagai ketua satgas, sementara sekretariat berada di Dinas Ketahanan Pangan Parimo.
“Semua OPD terkait sudah masuk dalam satgas supaya pengawasan berjalan bersama dan tidak terpisah-pisah,” katanya.
Selain itu, Satgas MBG juga mendorong evaluasi berkala bersama koordinator wilayah MBG untuk memperkuat pengendalian di lapangan.
Pengawasan kualitas makanan turut diperkuat melalui keterlibatan tenaga ahli gizi di setiap dapur SPPG.
“Tenaga gizi di dapur sudah tersedia, tetapi pengawasan dari sekretariat tetap perlu agar kualitas makanan terjaga setiap hari,” jelas Irwan.
Irwan menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada konsistensi pengawasan di setiap titik layanan.
“Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga pengawasannya tidak boleh longgar. Semua pihak harus ikut memastikan pelaksanaannya tetap sesuai standar,” pungkasnya. (**/long)
