banner 728x90

Renja 2027 Mulai Disusun, Bappelitbangda Tekankan Sinkronisasi Anggaran

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara, (Foto : Doc ; Parimoaktual.com)

PARIGI, parimoaktual.com Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong (Parimo) mulai melakukan asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2027.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara program prioritas, target kinerja, dan penganggaran, terutama di tengah kebijakan rasionalisasi anggaran.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW), I Nyoman Sudiara, menegaskan bahwa penyusunan Renja harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah OPD.

“Renja harus bersinergi dengan Renstra OPD 2027. Rancangan awal Renja ini menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2027,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Ia menjelaskan, proses asistensi tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mulai dari Bab I hingga Bab V.

Menurutnya, tahapan itu dirancang agar dokumen perencanaan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga terhubung langsung dengan target kinerja serta alokasi anggaran yang jelas.

Karena itu, setiap OPD diminta menyusun rincian belanja hingga tingkat subkegiatan agar program yang dirancang benar-benar memiliki dukungan pembiayaan yang terukur.

“Kita minta rincian belanja sampai subkegiatan supaya konek antara program prioritas, penganggaran, dan indikator kinerja. Apalagi saat ini ada rasionalisasi anggaran,” jelasnya.

Setelah penyusunan Renja rampung, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan memuat rincian belanja secara lebih detail.

Dokumen tersebut kemudian akan melalui proses reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat sebelum ditetapkan.

Melalui asistensi ini, Bappelitbangda menargetkan dokumen perencanaan tahun 2027 dapat tersusun lebih terintegrasi, terukur, dan mampu menjawab prioritas pembangunan daerah secara efektif di tengah keterbatasan fiskal.

“Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, kita ingin memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah,” pungkasnya. (**/long)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *