PARIGI, parimoaktual.com – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Faradiba Zaenong, menyoroti polemik pembangunan musala di lingkungan Kantor Inspektorat Parimo yang dinilai tidak tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Faradiba menyampaikan hal tersebut usai menghadiri panen raya jagung di Desa Lobu, Kecamatan Parigi Barat, sebagai bentuk keprihatinan terhadap prioritas penggunaan anggaran daerah yang dinilainya belum berpihak pada kebutuhan produktif masyarakat.
“Saya menilai anggaran dengan nilai fantastis untuk ukuran sebuah musala itu terkesan mubazir dan tidak melalui perencanaan yang matang,” kata Faradiba Zaenong saat ditemui usai panen raya jagung di Desa Lebo, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, dalam kondisi efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah, seharusnya alokasi belanja daerah lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan pada pembangunan yang manfaatnya belum mendesak.
Ia menilai pembangunan musala dengan anggaran sekitar Rp200 juta yang kini terhenti justru menunjukkan lemahnya perencanaan.
Bahkan, bangunan tersebut saat ini hanya dimanfaatkan sementara sebagai tempat berteduh hewan ternak.
Faradiba menegaskan, pemerintah tidak seharusnya memaksakan pembangunan jika ketersediaan anggaran belum mencukupi.
Menurutnya, bangunan setengah jadi yang telah dilakukan PHO berpotensi menjadi aset mangkrak dan merugikan keuangan daerah.
“Ini jelas bentuk pemborosan uang publik yang tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, polemik pembangunan musala tersebut harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah, khususnya DPRD Parimo sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembahasan dan pengawasan anggaran.
Lebih lanjut, Faradiba menekankan bahwa masih tingginya angka pengangguran dan lemahnya kesejahteraan pelaku UMKM seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas anggaran.
Menurutnya, jika anggaran tersebut dialihkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, maka setidaknya dapat mendorong kesejahteraan sekitar 30 pelaku usaha dan membuka peluang lapangan kerja baru.
“Kadin pada prinsipnya mendukung pembangunan, tetapi harus masuk akal, berorientasi pada prioritas, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (long)
