PARIMO, parimoaktual.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dijadwalkan berlangsung secara virtual pada Rabu, 28 Mei 2025.
Salah satu bentuk kesiapan itu ditunjukkan melalui rapat koordinasi yang digelar tim Gugus Tugas KLA Parimo pada Senin, 26 Mei 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parimo, Kartikowati, menyampaikan bahwa untuk penilaian mandiri, tim gugus tugas telah mengirim seluruh data yang dipersyaratkan.
“Tidak ada persiapan yang berlebihan karena ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi tim gugus tugas. Hanya saja, kami perlu menyinkronkan data dengan fakta di lapangan,” ujar Kartikowati usai rapat.
Ia menambahkan, tahun ini Parimo menargetkan predikat Nindya, meningkat dua tingkat dari predikat sebelumnya, Pratama.
Dalam upaya meraih target tersebut, DP3AP2KB menggandeng lintas sektor, baik dari instansi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, instansi vertikal, maupun organisasi non-pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat di antaranya Dinas Kesehatan untuk urusan pemenuhan gizi anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelayanan administrasi kependudukan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga dilibatkan dalam penyediaan fasilitas bermain anak di ruang terbuka hijau, Dinas Perpustakaan dalam peningkatan literasi anak, dan Dinas Perhubungan dalam penyediaan fasilitas lalu lintas ramah anak.
“Semua program diarahkan pada pelayanan yang ramah anak. Kami berkomitmen membangun dan menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi penerus bangsa,” tegas Kartikowati.
Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas KLA Parimo, Irwan, S.K.M., M.Kes., menyebutkan bahwa rapat tersebut merupakan agenda rutin yang kali ini difokuskan untuk mempersiapkan dan mengoordinasikan keterlibatan seluruh OPD dalam proses penilaian.
Menurut Irwan, pemenuhan indikator KLA sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, terutama sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus.
“Kami berharap proses penilaian nanti berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Semoga target meraih predikat Nindya dapat tercapai,” pungkasnya. (abt)
