Makassar Diganjar Apresiasi atas Inovasi Mal Pelayanan Publik

oleh
oleh
Wamendagri Bima Arya saat meninjau langsung MPP Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jum’at (17/1/2025). (Foto: Dok Kemendagri)

MAKASSAR, parimoaktual.com Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas keberhasilannya mengintegrasikan berbagai layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Langkah ini dinilai sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara efisien dan terintegrasi.

“Kami sangat mengapresiasi Wali Kota Makassar, Pak Danny Pomanto. Semoga langkah ini dapat terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru yang mendukung kebijakan pemerintah pusat,” ujar Bima Arya saat meninjau langsung MPP Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jum’at (17/1/2025).

Ia menegaskan, pelayanan publik yang efektif dan mudah diakses menjadi prioritas utama pemerintah. Salah satu inovasi yang diapresiasi adalah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan bagi kelompok masyarakat ini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak.

“Masyarakat berpenghasilan rendah diberikan pembebasan pajak dan biaya lainnya. Namun, prosesnya juga harus dibuat lebih mudah dan disesuaikan dengan aturan perizinan yang berlaku,” katanya.

Ia menyebut Kota Makassar sebagai salah satu model terbaik dalam penerapan layanan publik yang terintegrasi. Pemkot Makassar dinilai sukses menyatukan berbagai layanan penting dalam satu lokasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.

Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya memperhatikan sejumlah aspek dalam pengelolaan layanan publik yang terintegrasi, seperti kapasitas jaringan, keamanan data, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiga hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam menyatukan layanan dari pusat hingga daerah.

“Kami berharap semua proses pengintegrasian layanan tidak hanya fokus pada teknologinya, tetapi juga manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi upaya mendukung sinergi antara layanan pusat dan daerah,” ungkapnya.

Ia memaparkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya memperkuat pelayanan berbasis digital. Salah satunya melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang kini ditingkatkan dengan dukungan sejumlah pihak. Kemendagri bahkan menggandeng Bank Dunia untuk memperkuat program e-government di Indonesia.

Langkah Pemkot Makassar melalui MPP ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, efisien, dan terintegrasi.

“Dengan inovasi yang terus berlanjut, pelayanan publik di Indonesia semakin siap menghadapi tantangan di era digital,” ujarnya.

Sumber : Humas Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *