Sebanyak 3,8 Juta Lapangan Kerja Harus Disediakan Setiap Tahun

oleh
oleh
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (Foto : Humas Kemenko PMK)

JAKARTA, parimoaktual.com – Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi 3,8 juta tenaga kerja baru lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, ataupun politeknik setiap tahunya. Kenyataan ini merupakan tantangan besar, mengingat investasi yang digadang-gadang akan memperluas lapangan kerja, tapi nyatanya lebih mengarah pada padat modal dan padat teknologi. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kala menerima audiensi tim Aliansi Kebangsaan yang diketuai Pontjo Sutowo pada Kamis (6/04/20230. Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas rencana kerja sama Aksi Nyata dalam rangka Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Baca Juga : Wabup Sigi Hadiri Video Conference Rakor Lintas Sektoral

Dalam kesempatan itu, Menko PMK menjabarkan bahwa selain fokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem dan stunting sesuai arahan Presiden, pendidikan vokasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan mengingat Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi. Tak hanya itu, pendidikan vokasi juga bekal menyongsong Indonesia Emas 2045. 

“Untuk itu, saya tentu sangat berterima kasih sekali dengan kedatangan tim Aliansi Kebangsaan ini. dua tahun ke depan ini, kita fokus pendidikan vokasi. Bicara vokasi, bukan soal alokasi anggaran yang penting, tapi soal mindset. Harus diakui pengangguran banyak dari SMK, bukan karena tidak bisa kerja tapi mental kerjanya tidak siap,” ujar Muhadjir Effendy. 

Untuk itu kata dia, ia menginginkan kajian-kajian mendalam, menanamkan nilai etos kerja, gotong royong dan integritas.  

“Angkatan kerja kita 146 juta, yang menganggur sekitar 7 juta. Ini persoalan, apalagi tiap tahun ada angkatan kerja baru. Kita juga punya problem pindahan investasi dari satu daerah ke daerah lain. Alhasil ada beban daerah, banyak pengangguran di daerah yang ditinggalkan,” kata Menko Muhadjir.  

Sementara itu, Pontjo Sutowo dalam kesempatan itu menyepakati bahwa ketahanan Nasional adalah konsep kultural dimana Pancasila sebagai working ideology.  

Baca Juga : Polda Sulteng Gelar Baksos di bulan Ramadhan

“Ada ranah tata nilai, tata kelola, tata kerja. Nah ranah tata nilai ini ruangnya Pak Menko PMK. Banyak titik singgung yang bisa kita kerjakan bersama untuk masyarakat, bangsa ini,” tegas Pontjo. 

Audiensi itu selain anggota Aliansi Kebangsaan, hadir juga Staf khusus Menko PMK Rohman Budianto, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Didik Suhardi, dan Asisten Deputi Revolusi Mental Katiman. 

Sumber : Humas Kemenko PMK 

 

Response (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *