PARIGI, parimoaktual.com – Masuknya nama istri Bupati Parigi Moutong (Parimo), Hestiwati, dalam daftar tiga besar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama menuai sorotan publik.
Akademisi sekaligus Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Dr. Osgar S. Matompo, S.H., M.H., memberikan pandangan hukum serta etika birokrasi terkait dinamika tersebut.
Nama Hestiwati tercatat lolos pada dua formasi jabatan strategis sekaligus, yakni Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, serta Kepala Dinas Kesehatan Parimo.
Keputusan tersebut tertuang resmi dalam Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 23/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026 tertanggal 18 September 2026.
Dr. Osgar S. Matompo, S.H., M.H., menilai keberhasilan tersebut tidak melanggar aturan administratif. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga asas kepatutan dalam tata kelola pemerintahan.
“Sepanjang memenuhi syarat, golongan kepangkatan, dan lolos seleksi, hal itu sah-sah saja serta tidak melanggar dari perspektif hukum. Namun, tata kelola pemerintahan yang baik wajib mempertimbangkan aspek etika birokrasi guna menghindari benturan kepentingan,” ujar Osgar. saat dikonfirmasi. Rabu (23/9/2026).
Ia menambahkan, potensi conflict of interest sangat rentan terjadi mengingat posisi kepala daerah bertindak sebagai atasan langsung yang memegang wewenang pengawasan, pemberian sanksi, hingga teguran.
Kehadiran hubungan kekeluargaan dikhawatirkan memengaruhi objektivitas birokrasi, memicu persepsi publik terkait nepotisme, hingga membuka celah bias penggunaan anggaran daerah.
“Pengawasan dan penggunaan anggaran belanja daerah wajib berfokus pada kepentingan rakyat, sehingga aspek etika harus tetap menjadi landasan utama demi menjaga objektivitas pemerintahan,” tegas Osgar mengakhiri pandangannya.
