PARIGI, parimoaktual.com – Pemerintah Daerah Parigi Moutong (Parimo) langsung mengambil sikap tegas untuk memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyusul maraknya keluhan warga terkait antrean mengular di SPBU hingga persoalan barcode.
Langkah pengawasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Parimo Erwin Burase bersama Sekda Zulfinasran di Ruang Rapat Bupati.
Dalam rapat tersebut, Bupati memerintahkan pembentukan tim terpadu guna membongkar dugaan penyimpangan distribusi BBM dan menindak oknum yang bermain.
“Kalau sesuai aturan dan berjalan normal, saya kira tidak masalah. Tapi kalau dalam mengeluarkan itu ada permainan, itu yang menjadi masalah,” tegas Bupati Erwin Burase, di hadapan jajaran pimpinan OPD. Selasa, (15/9/2026).
Bupati meminta tim terpadu tersebut menelusuri secara mendalam laporan warga mengenai dugaan permainan kuota, barcode, hingga kabar keterlibatan oknum ASN yang terancam sanksi keras jika terbukti bersalah.
Sementara itu, Sekda Zulfinasran mendesak evaluasi total terhadap seluruh alur distribusi, mulai dari syarat penerbitan barcode hingga mekanisme pengambilan BBM di lapangan.
Selain memicu keresahan, antrean kendaraan di SPBU juga merusak kelancaran lalu lintas, sehingga pemkab merancang pola pengaturan baru agar pelayanan kembali tertib.
Pemda turut memfokuskan validasi data para penerima manfaat BBM bersubsidi dari kalangan nelayan dan petani agar penyalurannya riil sesuai kebutuhan di lapangan.
Untuk sektor perikanan, hitungan BBM disesuaikan dengan status nelayan aktif, kapasitas kapal, serta frekuensi melaut, sementara sektor pertanian dihitung berdasarkan luas lahan dan fase panen.
Skema penerbitan barcode dan alokasi kuota BBM bersubsidi kini digeser agar tepat sasaran pada pengguna manfaat langsung, bukan sekadar basis kepemilikan unit usaha.
Tim terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum (APH) ini bakal segera bekerja mengurai akar masalah dan memverifikasi data lapangan secara intensif.
“Pemda Parimo berkomitmen penuh membenahi tata kelola distribusi BBM bersubsidi agar hak masyarakat penerima manfaat benar-benar terlindungi secara adil,” pungkas Sekda Zulfinasran.
