PARIGI, parimoaktual.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) terus mematangkan langkah transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda)Parimo, Zulfinasran, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan di Ruang Rapat Sekda.
Pemda berencana menggandeng pihak perguruan tinggi guna menerjunkan mahasiswa ke lokasi sasaran.
Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya akademik dalam membantu proses pemetaan, pendataan, hingga pengukuran tanah secara langsung di lapangan.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah merumuskan tahapan pelaksanaan, target, serta jadwal kerja yang jelas, agar program percepatan penataan wilayah dan pengamanan aset tanah pemerintah dapat berjalan secara terukur,” tegas Zulfinasran, saat memberikan arahan dalam rapat tersebut pada Rabu (9/9/2026).
Pelaksanaan KKN Tematik ini melengkapi sembilan program kerja sama strategis antara Pemda Parimo, KPK RI, dan Kementerian ATR/BPN.
Guna menyukseskan hal tersebut, Pemda saat ini tengah merampungkan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi untuk menentukan titik lokasi penempatan mahasiswa.
Selain KKN Tematik, Pemda juga menjalankan delapan program strategis lainnya.
Langkah tersebut meliputi upaya pemerintah menyelaraskan lahan pertanian pangan (LP2B/KP2B) dengan tata ruang, mengoptimalkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta mengonsolidasikan bidang tanah untuk kebutuhan pembangunan daerah.
Pemda turut mempercepat pendaftaran tanah masyarakat, mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), dan mengembangkan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).
Pemda juga tengah memacu pengintegrasian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta memasukkan layanan pertanahan ke Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Melalui sinkronisasi data lintas sektoral yang kuat, kami berharap sembilan program strategis ini segera terealisasi sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan layanan perizinan publik dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah kita,” tutup Zulfinasran.
