PARIGI, parimoaktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) resmi menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
Langkah strategis ini pemerintah ambil guna menekan angka inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.
Peluncuran program nasional ini ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Parimo, Erwin Burase, khusus untuk masyarakat daerah terpencil di Kecamatan Tinombo pada Sabtu (29/8/2026).
Total beras yang pemerintah distribusikan menyasar 69.832 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar pada 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan.
Mengingat pentingnya program ini, Bupati menggarisbawahi bahwa pemenuhan pangan merupakan hak asasi mendasar serta instrumen utama dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat.
“Bantuan pangan ini kami harapkan dapat meredam gejolak inflasi pangan dan mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah di tengah momentum naiknya harga beras di pasar. Ini adalah tindak lanjut arahan Bapak Presiden dalam upaya pengendalian inflasi,” tegas Erwin Burase.
Terkait basis data sasaran, pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil pemutakhiran teknis terbaru, tercatat adanya penyusutan jumlah penerima sebanyak 2.771 keluarga, dari sebelumnya 72.603 KPM kini turun menjadi 69.832 KPM.
Guna memastikan distribusi berjalan tertib dan menutup celah penyimpangan yang memicu kerugian negara, Pemkab Parimo menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Sosial untuk melakukan pengawalan ketat.
Jajaran pemerintah kecamatan hingga desa juga memikul tanggung jawab dalam memvalidasi data penerima agar bantuan tepat sasaran kepada warga sesuai domisili.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parimo, Sofiana, merincikan bahwa pihaknya menyalurkan total 2.094.960 kilogram beras dalam program ini.
Setiap keluarga berhak membawa pulang total 30 kilogram beras, yang terbagi menjadi alokasi 10 kilogram per bulan selama tiga bulan yang dijadwalkan berlangsung sejak 24 Agustus hingga 30 September 2026.
Lebih lanjut, ia memastikan proses pendistribusian turut melibatkan unsur aparat desa, kecamatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjamin bantuan diterima oleh keluarga yang terdaftar.
“Penyaluran ini berlangsung saat kondisi ekonomi berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok, sehingga dengan menyasar hampir 70 ribu keluarga, program bantuan ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk terus berupaya menjaga pasokan dan daya beli masyarakat kita,” pungkas Sofiana.
