PARIMO, parimoaktual.com – Gerah dengan desas-desus mahar jabatan Bupati Parigi Moutong (Parimo) H. Erwin Burase kembali mengingatkan Inspektorat untuk ‘bersih-bersih’ birokrasi.
Investigasi ini menyasar dugaan praktik pungli pada pengisian jabatan kepala sekolah yang disinyalir melibatkan oknum yang mencatut nama kepala daerah demi keuntungan pribadi.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin mengaku merasa terganggu dengan beredarnya isu yang menyebut adanya dugaan permintaan uang dalam proses pengisian jabatan.
“Pelantikan kali ini terasa berbeda. Di tengah proses berjalan, muncul isu yang berkembang luas bahwa ada permainan uang dalam pengisian jabatan, khususnya kepala sekolah. Ini sangat mengganggu,” ucap Bupati Erwin, dalam sambutan pelantikan Pejabat Admonistrator, Kepala Sekolah dan Pejabat Fungsional , di auditorium kantor bupati. Sabtu, (2/5/2026).
Ia menegaskan, sejak awal masa kepemimpinannya, dia telah berkomitmen untuk meniadakan praktik-praktik semacam itu dalam birokrasi.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, di masa kepemimpinan ini tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Tapi ketika isu ini terus berkembang luas, tentu harus kita sikapi serius,” ujarnya.
Bupati menyebut, isu tersebut tidak bisa lagi dianggap sekadar rumor, karena telah menyebar luas di masyarakat.
Bahkan, ia menduga adanya oknum tertentu yang memanfaatkan nama kepala daerah untuk menjanjikan jabatan dengan imbalan uang.
“Bisa saja ada oknum yang menjual nama bupati dan wakil bupati, menjanjikan jabatan dengan meminta uang pelicin. Ini yang sedang kami dalami,” katanya.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Bupati telah memerintahkan Inspektorat segera melakukan investigasi menyeluruh, khususnya terhadap kepala sekolah yang telah maupun akan dilantik.
“Kalau terbukti ada praktik seperti itu, saya tegaskan di sini, akan kita berikan sanksi tegas, bahkan pemberhentian. Ini pelanggaran serius,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besaran isu yang beredar, yang dinilai tidak masuk akal jika dikaitkan dengan jabatan kepala sekolah yang pada dasarnya hanya tugas tambahan.
“Kalau benar sampai puluhan juta untuk jabatan kepala sekolah, ini sangat tidak masuk akal. Tapi justru ini yang harus kita telusuri,” ujarnya.
Menurutnya, potensi praktik tersebut bisa saja berkaitan dengan proyek tertentu di lingkungan sekolah, sehingga perlu ditelusuri lebih jauh oleh aparat pengawasan internal.
Bupati juga memastikan tidak akan mentolerir keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik tersebut.
“Kalau ada ASN yang terlibat, di manapun posisinya, akan kita proses dan beri sanksi tegas. Begitu juga kepala sekolah yang terbukti, meski baru dilantik, tetap akan diberhentikan,” katanya.
Ia bahkan menegaskan siap mengurus langsung proses pemberhentian hingga ke kementerian jika pelanggaran terbukti.
Selain itu, Bupati meminta aparat penegak hukum turut bertindak apabila ditemukan pihak luar yang mengatasnamakan tim sukses atau kedekatan dengan pejabat untuk melakukan praktik penipuan.
“Kalau ada masyarakat yang mengatasnamakan tim sukses lalu meminta uang, itu harus dilaporkan ke kepolisian. Ini bisa merusak tatanan pemerintahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati menegaskan bahwa pengisian jabatan di lingkup pemerintah daerah harus berbasis kinerja, integritas, serta memenuhi aturan yang berlaku.
“Tidak perlu mengejar jabatan dengan cara-cara seperti itu. Tunjukkan kinerja, kalau baik pasti akan dinilai,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar fokus bekerja dan mengurangi kegiatan seremonial, mengingat masih banyak persoalan daerah yang harus segera ditangani, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.
“Kita ini pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengungkapkan bahwa pemda tengah membuka seleksi terbuka (assesment) jabatan secara transparan tanpa intervensi, dengan melibatkan tim seleksi independen dari unsur akademisi dan pemerintah provinsi.
Ia berharap, seluruh proses berjalan objektif dan menghasilkan pejabat yang benar-benar berkompeten.
“Kita ingin mulai dari sekarang sistem yang bersih dan transparan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” pungkasnya.
