PARIMO, parimoaktual.com — Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), meluncurkan inisiatif “Dari Gerbang Desa untuk Indonesia” sebagai upaya memperkuat lembaga ekonomi lokal dalam ekosistem distribusi pangan nasional.
Program yang diinisiasi oleh Sekretaris Daerah Parimo, Zulfinasran A. Tiangso, ini bertujuan memberdayakan Perumda, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengatasi persoalan distribusi pangan yang selama ini dinilai tidak efisien.
“Lembaga ekonomi di daerah belum berperan aktif sebagai penggerak ekonomi lokal, sehingga terjadi ketimpangan harga beli di tingkat petani dan melonjaknya harga di tingkat konsumen,” ujar Zulfinasran saat memaparkan program tersebut di ruang kerjanya, Senin (15/9/2025).
Ia menyebut, ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan, biaya logistik yang tinggi, serta minimnya transparansi harga menjadi persoalan klasik yang terus dihadapi petani.
Akibatnya, petani sulit mengakses pasar dan sering tidak memperoleh harga jual yang adil.
Program ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Undang-Undang Desa yang menjadi dasar hukum pembentukan BUMDes.
Berdasarkan data per Agustus 2025, terdapat 33.000 BUMDes dan 81.500 Kopdeskel Merah Putih berbadan hukum di Indonesia.
Zulfinasran mengatakan, program ini juga mendukung Asta Cita Presiden, khususnya poin kedua tentang swasembada pangan, serta poin keenam mengenai pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, inisiatif ini turut mendukung lima direktif utama Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan, energi, dan air; reformasi birokrasi dan hukum; digitalisasi; serta penguatan sistem satu data nasional.
Program “Gerbang Desa untuk Indonesia” difokuskan pada digitalisasi sistem distribusi pangan untuk memangkas rantai pasok, meningkatkan efisiensi, dan transparansi harga.
Petani diharapkan dapat mengakses informasi harga pasar secara real-time melalui platform digital yang akan dikembangkan.
“Dengan digitalisasi, peran tengkulak bisa diminimalkan. Petani bisa menjual langsung dengan harga yang lebih baik, sementara konsumen mendapat harga lebih terjangkau,” jelas Zulfinasran.
Program ini dirancang dalam tiga tahap:
Jangka pendek: peningkatan kapasitas dan kompetensi lembaga ekonomi desa.
Jangka menengah: pembangunan platform digital rantai pasok yang terintegrasi, serta kerja sama dengan dunia usaha dan industri lokal.
Jangka panjang: penguatan kebijakan operasional daerah dan pengembangan platform sebagai model nasional.
Dari sisi ekonomi, program ini diharapkan mampu menekan fluktuasi harga pangan. Saat ini, harga pangan kerap mengalami kenaikan antara Rp500 hingga Rp2.000 per kg untuk beras medium, serta Rp1.000 hingga Rp20.000 per kg untuk komoditas lain.
“Pemanfaatan platform ini juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui persentase penjualan bahan pangan,” tambahnya.
Zulfinasran menyatakan bahwa program ini mendukung visi Parigi Moutong sebagai daerah “Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan”.
Program ini juga selaras dengan Nawacita Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, khususnya dalam misi kedua untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah.
Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan program prioritas seperti “Berani Murah” untuk memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, serta “Berani Panen Raya” guna meningkatkan hasil panen dan nilai jual produk pertanian.
“Gerbang Desa kami posisikan sebagai pilar utama penggerak ekonomi daerah. Dari desa, kita membangun kekuatan ekonomi nasional,” pungkas Zulfinasran. ***
