PARIMO, parimoaktual.com – Penilaian terhadap delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong (parimo) Sulawesi Tengah dinilai sebagai potret nyata dari kerja-kerja nyata pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo, Irwan, 7 Mei 2025.
Menurut Irwan, penilaian ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan seluruh kabupaten dalam mengimplementasikan delapan aksi konvergensi pencegahan stunting.
“Apa yang kami tampilkan adalah murni hasil kerja lapangan, tanpa rekayasa. Inilah kondisi nyata Parimo dalam menghadapi isu stunting,” ujarnya.
Irwan juga menyebut, tim penilai yang datang menunjukkan kompetensi luar biasa, bahkan sejumlah pertanyaan yang diajukan bersifat sangat teoritis dan mendalam.
“Mereka berasal dari kalangan akademisi, seperti dosen, jadi pertanyaan yang muncul sering kali tidak terduga, rasanya seperti sedang menguji mahasiswa,” imbuhnya.
Indikator Penilaian dan Capaian Daerah
Dalam proses penilaian tersebut, sebanyak 29 indikator esensial dan 35 hingga 38 indikator pendukung menjadi acuan.
Irwan menyampaikan rasa syukur karena seluruh indikator itu telah diupayakan secara maksimal oleh pihaknya.
“Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan seluruh indikator yang diminta. Tahun lalu kita bahkan meraih juara satu. Tapi mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih,” ucapnya.
Meski begitu, Irwan optimistis dengan komitmen kuat dari pimpinan daerah, mulai dari Bupati, Kepala Dinas terkait, hingga jajarannya, Parimo masih memiliki peluang mempertahankan prestasi tersebut.
“Genggaman Ibu Bupati, Ibu Kadis, dan Pak Asisten masih kuat. Semoga tidak lepas. Tapi kalau pun lepas, itu jadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi,” katanya.
Angka Prevalensi dan Kendala Lapangan
Terkait angka prevalensi stunting, Irwan menjelaskan bahwa data terakhir menunjukkan angka 9,8 persen berdasarkan hasil FPPGM tahun 2024.
Sementara target pemerintah daerah adalah menurunkan angka tersebut hingga kisaran 8,7 persen.
Ia mengakui bahwa sejumlah kendala di lapangan membuat target tersebut belum tercapai.
Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kunjungan ke Posyandu, yang saat ini baru mencapai 74 persen.
“Banyak masyarakat hanya datang sampai anak selesai imunisasi, padahal Posyandu idealnya sampai anak berusia lima tahun,” jelas Irwan.
Selain itu, waktu pelaksanaan Posyandu yang jatuh pada hari kerja menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah perkotaan.
“Masyarakat kota umumnya bekerja di hari kerja, jadi sulit untuk datang ke Posyandu. Ini yang menyebabkan indikator DPRS kita di wilayah kota masih rendah,” paparnya.
Irwan pun berharap dukungan media dalam menyebarluaskan pentingnya kunjungan ke Posyandu.
“Kami mohon media membantu mengedukasi masyarakat. Posyandu bukan hanya penting, tapi luar biasa bagi pertumbuhan dan kesehatan anak-anak,” tegasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam kegiatan penilaian, seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat turut dilibatkan. Mulai dari kepala desa, kader PKK, bidan desa, kepala puskesmas, camat, OPD teknis, hingga rumah sehat dan CSR.
“Semua unsur kita libatkan. Sayangnya, kita memang belum punya dukungan dari perusahaan besar seperti di wilayah lain, tapi itu tidak mengurangi semangat kolaborasi kami,” tutup Irwan. (abt)
