JAKARTA, parimoaktual.com – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas. Hal ini tergambar dalam audiensi perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, dan kota/desa ramah anak, disabilitas, serta lansia yang digelar di gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Selasa (14/1/2025).
Acara ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Staf Ahli Maulidya Indah Junica, serta para menteri terkait, termasuk Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko PMK Pratikno.
Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung mitigasi bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, langkah preventif dan rehabilitasi menjadi prioritas. Infrastruktur yang resilien sangat diperlukan untuk mengurangi dampak bencana,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti peran infrastruktur dalam mendorong kesehatan masyarakat. Sebab, infrastruktur sanitasi dan penyediaan air bersih sangat mendukung pencegahan stunting dan penyakit menular.
“Ke depan, ruang terbuka hijau yang ramah untuk perempuan, anak, lansia, dan disabilitas akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Senada dengan itu, Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
“Agenda pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul membutuhkan dukungan infrastruktur. Sanitasi, air bersih, dan tempat berkumpul masyarakat harus menjadi prioritas bersama. Selain itu, edukasi masyarakat terkait mitigasi bencana juga penting untuk mengurangi risiko secara signifikan,” katanya.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung agenda tersebut.
“Kami telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur tahan bencana, penyediaan air minum, dan sanitasi. Isu-isu ini sudah masuk dalam rencana kerja tahun anggaran 2025. Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya,” ungkapnya.
Terkait isu sanitasi, kata dia, Kementerian PU tengah mengajukan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Air Minum dan Sanitasi.
“Kami juga memiliki program Sanimas (Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang sedang dalam proses peninjauan oleh BPKP,” ujarnya.
Untuk infrastruktur tahan bencana, Menteri Dody menekankan pentingnya penerapan standar bangunan yang sesuai dengan ketentuan nasional.
“Kami telah mensosialisasikan SNI 1726 Tahun 2019 tentang Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan. Meski tidak semua infrastruktur yang dibangun oleh pihak lain telah memenuhi standar ini, kami terus mendorong penerapan standar tersebut melalui edukasi dan koordinasi dengan BNPB,” katanya.
Sumber : Humas Kementerian PU
