JAKARTA, parimoaktual.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak untuk merealisasikan program prioritas nasional, termasuk swasembada pangan, pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, ketersediaan lahan menjadi elemen krusial.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengamankan 854.662 hektare tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang.
“Dari total cadangan tersebut, 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan lahan pertanian yang memadai guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan,” ujar Nusron Wahid dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pada Rabu (08/01/2025).
Sebanyak 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Ia menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.
“Program ini adalah langkah strategis untuk memanfaatkan tanah yang tidak produktif guna mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah,” katanya.
Khusus program perumahan rakyat, kata dia, 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Lahan ini akan mendukung kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.
“Kami pastikan, untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak menjadi kendala. Semua proses berjalan lancar sesuai dengan laporan kepada menteri terkait,” ungkapnya.
Langkah pemerintah untuk mengoptimalkan tanah tidak produktif menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung agenda prioritas nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara kementerian terkait.
“Dengan alokasi lahan yang jelas, pemerintah optimistis dapat merealisasikan agenda besar ini demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sumber : Humas Kementerian ATR/BPN
